Kasus Bupati terpilih di NTT yang ternyata adalah WNA Amerika Serikat itu menarik untuk dibahas panjang lebar.
Kali ini, mari kita bahas dari aspek: surat2 yang tidak terbalas.
Bawaslu setempat sebenarnya sudah mengirim banyak surat soal ini, jauh-jauh hari sebelum pemilihan, berikut daftar surat2 yang tidak terbalas tsb menurut versi Bawaslu:
1. 10 September, surat ke Direktorat Lalu lintas Keimigrasian melalui Surat Nomor:126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permintaan data kewarganegaraan. (hingga saat ini--saat Bawaslu menjelaskan kronologis, belum ada jawaban).
2. 16 September, ke Direktur Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manusia RI melalui Surat Nomor:137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permohonan informasi data kewarganegaraan, (hingga saat ini belum ada jawaban).
3. 19 Oktober, ke Direktorat Lalu lintas Keimigrasian RI melalui Surat Nomor 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal Permintaan Bantuan Mengecek Serta Keterangan Terkait Status Kewarganegaraan (hingga saat ini belum ada jawaban).
4. 21 Oktober 2020, ke Direktorat Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM RI melalui Surat nomor 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal Permintaan Kerjasama Direktorat Administrasi Hukum Umum untuk membantu Bawaslu Sabu Raijua mengecek status kewarganegaraan (namun hingga saat ini belum ada jawaban).
5, 18 November 2020 ke Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dengan surat bernomor 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020. (hingga saat ini belum ada jawaban).
Bayangkan, 5 surat tidak dibalas.
Maka pertanyaannya:
1. PNS yang bekerja di 5 lembaga tsb ngapain saja kalian, heh? Ini cuma pertanyaan. Nggak usah marah. Dijawab saja. Kalian ngapain saja? Apa betul surat2 itu tidak dibalas?
2. Juga buat aparat di lembaga2 lain, lagi2 pertanyaannya, jika ada surat datang, kalian ngapain saja responnya? Segera dijawab?? Bergegas diurus? Lagi2 ini cuma pertanyaan, tidak usah tersinggung. Cuma ditanya saja banyak yg baper.
3. Karena perkara ini penting sekali. Pemilihan Bupati. Yang menghabiskan anggaran milyaran. Maka, jika yg begini saja dicuekin, pertanyaannya, maka rakyat jelata berharap surat2nya ditanggapi? Ngurus kesalahan naik pangkat, ngurus salah akte kelahiran, salah data kependudukan, masalah ini, itu, lebih tidak penting lagi urusannya.
Nah, dari kasus ini, cobalah semua mau bercermin. Seriusan loh ini. Apa susahnya sih mengurus surat-menyurat, menjawab, di follow up. Dengan serius, dengan niat. Lakukan yg the best. Sungguh2. Profesional.
Karena kita itu kan memang digaji untuk itu. Itu memang tugas kita. Kecuali jika kita kerja tidak dibayar. Semoga kalian masih mau memikirkannya, lantas memperbaiki banyak hal. Karena saya khawatir, setiap ada kasus begini, mereka cuma nyengir, mengumpat, 'Peduli setan, yang penting gue tetap dapat gaji bulanan.' atau 'Bodo amat, itu bukan urusan gue.' atau malah, 'Siapa sih Tere Liye ini? provokator? sirik? Iri? Sana urusin saja buku2 elu yg nggak laku'
(BY Tere Liye, penulis novel 'Negeri Para Bedebah', pembayar pajak)
*sumber: fb
