"Menurut saya terlapor pada dasarnya sudah memenuhi unsur pasal 156a KUHP, karena dia menyebut salah satu agama. Maka dia bisa dikenakan pidana penistaan agama," kata Suparji melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (2/2/2021)
Suparji juga mengatakan bahwa kasus tentang penodaan atau penistaan agama sudah ada yurisprudensinya. Misalnya kasus Ahok beberapa tahun lalu.
Menurutnya, kasus Ahok bisa menjadi yurisprudensi kasus terlapor. Karena sama-sama menyinggung satu agama tertentu yang ada di Indonesia yakni Islam. "Terlapor pun berbicara yang bukan kapasitas dia, soal halal-haram, itu domain para ulama, bukan dia dan ini berbahaya," ujarnya.
Oleh sebab itu, Suparji berpesan kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini seobjektif mungkin. Perlu juga dipertimbangkan kondisi masyarakat yakni tokoh dan akademisi yang mengecam pernyataan Abu Janda.
"Banyaknya ulama, tokoh agama serta akademisi yang tak nyaman dengan ucapan terlapor tersebut bisa menjadi ahli kepolisian dalam mencari keterangan. Bagaimanapun, statemen yang berbau SARA harus dihentikan," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadz Jeje Zaenudin menilai bahwa kasus Permadi menjadi tes bagi Kapolri baru dalam menegakan keadilan hukum.
"Ini adalah salah satu test case bagi Kapolri baru untuk membuktikan komitmennya menegakkan kewibawaan Polri dalam penegakkan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih," kata Ustadz Jeje.
Ustad Jeje berharap Polri segera menangkap dan memproses dengan tegas saudara Permadi. Sebab ia sudah sering membuat pernyataan yang provokatif dan menghina Islam melalui media sosialnya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, KH Muhyiddin Junaidi juga meminta Kapolri baru berani menegakan hukum kepada Abu Janda.
"Saya berharap kapolri yang baru harus punya sikap yang berbeda dengan pendahulunya, ia (Kapolri) harus berani dalam menegakan hukum, tidak boleh tebang pilih," kata Kiai Muhyiddin.
(Sumber: Republika)
