KENAPA HARUS HEBOH...?
Saya sih tidak tertarik membahas Warga Desa Sumurgeneng Tuban yang tiba-tiba banyak jadi miliarder karena mendapat "ganti untung" pembebasan tanah mereka untuk membangun Kilang Pertamina.
Biasa saja....
Sekitar setahun yang lalu, banyak sahabat-sahabat saya di Bengalon-Kalimantan Timur yang juga mendapat rezeki "nomplok" miliaran karena tanah mereka dibebaskan untuk Tambang KPC.
Pertanyaan menariknya, ada puluhan dan mungkin puluhan ribu hektar lokasi yang ditambang KPC yang "tidak bertuan". Kita sebut saja tanah milik Negara (dalam hal ini Pemda Kutai Timur atau Pemda Kalimantan Timur).
Nah, yang dimaksud "milik Negara" itu milik siapa? Kepada siapa uang ganti rugi yang jumlahnya bisa saja puluhan triliun dari pembebasan lahan itu?
Pertanyaan yang sama buat Tambang Freeport di Papua, Tambang Nikel di Morowali, Tambang Minyak baik di daratan maupun di lepas pantai.
Jadi saya tidak tertarik meributkan "duit seupil" untuk segelintir rakyat kita di Tuban-Jawa Timur.
Justru yang selama ini saya tuntut, mana bagi hasil untuk rakyat Indonesia dari Pengelolaan Pemerintah atau yang disub-kelolakan kepada Swasta atas nama Negara!
Seharusnya setiap rakyat Indonesia berhak mendapatakan uang 1-10 miliar per orang dari kekayaan Sumber Daya Alam negeri ini. Sayangnya bagian kita cuma dibagi-bagi sesama mereka. Antara Penguasa Tulul dan Pengusaha Serakah. Tinggal rakyat yang mati kehausan di tengah Kekayaan Danau Indonesia.
Bagi yang menganggap saya mengada-ada. Coba tanya bagaimana Penguasa Brunei dan Saudi Arabia bisa memanjakan rakyatnya dari kekayaan alam mereka.
(By Azwar Siregar)
