Sastrawan Politik
Banyak yang mempertanyakan peran, kedudukan dan fungsi Wapres Ma’ruf Amin, terlebih dalam kapasitas yang digadang gadang mewakili umat Islam. Pada saat HRS ditangkap, 6 laskar FPI dibunuh, hingga kabar meninggalnya Syekh Ali Jaber, Wapres Ma’ruf Amin tidak mengeluarkan statement atau minimal turut prihatin dan berbela sungkawa.
Publik khususnya umat Islam mempersoalkan, peran dan kedudukan Wapres yang tentunya memiliki kapasitas untuk bicara dan membela kepentingan umat Islam. Mengingat, banyak kezaliman yang saat ini dialami oleh umat Islam akibat kebijakan rezim Jokowi.
Namun, sungguh pun demikian ternyata sikap diamnya Wapres Ma’ruf Amin ternyata jauh lebih baik ketimbang bersuara. Sebab, suara Wapres bukan membela kepentingan umat justru menjadi tameng sekaligus melegitimasi kezaliman rezim Jokowi.
Misalnya saja, saat Dinar Dirham dikriminalisasi, Zaim Saidi ditangkap dan dipenjara. Wapres Ma’ruf Amin justru berkomentar menyalahkan Zaim Saidi dan menyebut aktifitas edukasi Dinar Dirham melanggar dan mengganggu sistem keuangan. Padahal, jika dikejar melanggar dalam hal apa, mengganggu sistem keuangan yang bagaimana, saya yakin Wapres Ma’ruf Amin tak mampu menjawab detailnya.
Pada saat yang sama, transaksi Ribawi yang merusak ekonomi, utang Ribawi rezim Jokowi yang hingga mencapai angka Rp 6000 triliun, jelas membahayakan ekonomi nasional. Tak ada satupun statemen Wapres Ma’ruf Amin yang mengkritisi hal itu.
Wapres Ma’ruf Amin malah seperti mengambil alih peran Divisi Humas Mabes Polri. Dalam kasus ini, Polri sendiri belum memberikan klarifikasi rinci mengenai persoalan Dinar Dirham. Polisi, hanya mengaku menangkap dan menahan Zaim Saidi karena dugaan melanggar pasal 9 UU No 1 tahun 1946 dan pasal 33 UU No 7 tahun 2011.
Saat Umat Islam memprotes SKB tiga menteri mengenai seragam sekolah, aturan yang mempersoalkan jilbab,Wapres Ma’ruf Amin juga mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif. Dia, menyebut itu sebagai upaya menjaga Hubungan serta Melindungi Seluruh Warga Bangsa Ini. Kali ini, Wapres Ma’ruf Amin seperti menjadi Jubir 3 menteri yang mengeluarkan aturan yang memicu kemarahan umat Islam.
Dulu, saat publik mempersoalkan penggunaan dana haji, Wapres Ma’ruf Amin yang saat itu menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan dana haji dalam infrastruktur dibolehkan menurut syariat Islam.
Dia menegaskan, lembaganya telah membahas program penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Hasilnya, MUI telah membolehkan yang dikuatkan dalam fatwa.
Wapres Ma’ruf Amin saat ini lebih banyak berdiri menjadi bumper rezim, untuk mengklarifikasi sejumlah kebijakan yang menyakiti Umat Islam. Posisi Wapres Ma’ruf Amin seperti sengaja dipasang untuk berhadapan dengan Umat Islam dan membendung geliat tuntutan dan protes dari umat Islam. Kalau sudah begini, rasanya
Wapres Ma’ruf Amin lebih baik diam. Diamnya Wapres Ma’ruf Amin akan bernilai emas, ketimbang bicara dan menjadi juru bicara rezim untuk menghadapi umat Islam. Mohon maaf, sikap dan posisi politik Wapres Ma’ruf Amin saat ini justru merugikan Umat Islam.
