Adhie Massardi menilai bahwa rezim saat ini bisa disebut dengan rezim Orba. Orba di sini bukan kependekan dari Orde Baru, melainkan Orde BazzeRp yang mengerucut pada penyebutan pendengung di media sosial yang umumnya berbayar.
“Memang ini penguasa bisa disebut rezim ORBA (Orde BazzeRp),” urainya dalam akun Twitter pribadi beberapa waktu lalu.
Adhie mengurai, jika pada Orde Baru (Orba) jilid I pemerintah menggunakan kekuatan angkatan bersenjata untuk menekan aktivis yang kritis. Kini di Orba jilid II kekuatan yang digunakan adalah buzzer.
Keduanya, sambung Adhie, sama-sama menggunakan biaya dari APBN.
“Jika ORBA 1.0 gunakan ABRI untuk merepresi para pengeritik pemerintah, ORBA 2.0 gunakan BazzeRP tuk bunuh karakter para pengeritik rezim,” tegasnya.
“Tapi 2 jenis ORBA ini sama-sama buruk,” demikian Adhie Massardi.
Rizal Ramli mengurai bahwa setiap prestasi yang diukir pemerintah pasti akan dikenang oleh rakyatnya. Begitu juga jika pemerintahan tersebut tidak memiliki keberhasilan, maka ingatan buruk yang akan disimpan publik.
Rizal Ramli khawatit Presiden Joko Widodo meninggalkan legasi buruk. Kekhawatiran itu bukan tanpa sebab. Pasalnya di era Jokowi, ekonomi secara konsisten terus menurun dan anjlok hingga minus (-) 2,07 persen. Di satu sisi, kemakmuran rakyat dan indeks demokrasi juga tidak membaik.
Sementara itu, di era Jokowi juga para pendengung atau buzzer tumbuh subur. Mereka hadir untuk menghalau beragam kritik yang disampaikan tokoh nasional dan mengaburkan isi pesan perbaikan yang disampaikan.
Atas kenyataan tersebut, Rizal Ramli khawatir pemerintahan Jokowi akan dikenang sebagai rezim buzzer.
“Akhirnya hanya akan dikenang sebagai "Rezim BuzzeRP" yg kelola ekonomi secara ugal2an, dan menutupinya dgn sewa BuzzeRP. What an irony?” tutupnya.
Adhie Massardi: Kebijakan Apapun Tidak Akan Lahirkan Apa-apa Kalau Landasannya Omong Kosong
Rizal Ramli sendiri setuju dengan pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang menilai bahwa buzzer merupakan musuh utama dari pers.
Senada itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli juga menilai kehadiran buzzer membahayakan kebebasan pers.[rmol]
