POLITIK PEMISKINAN RI PADA ACEH
Sejarah membuktikan bahwa Indonesia dapat membeli pesawat terbang dikarenakan rakyat Aceh mengumpulkan emas dan uang lalu diberikan kepada Presiden Soekarno kala itu.
Kemudian dari segi sumber daya alam, Aceh memiliki segalanya, lahan yang luas dan subur dengan kandungan minyak, gas, dan mineral.
Dimasa orde baru pendapatan terbesar negara diperoleh dari kekayaan alam bumi Aceh. PT Arun LNG di Lhokseumawe dan Mobil Oil (exxon) adalah andalan penerimaan negara yang sangat prestisius.
Begitu pula kekayaan dari hutan Aceh yang ditebang oleh kroni penguasa dan banyak lagi aset Aceh yang direnggut oleh Jakarta.
Anda barangkali masih ingat bagaimana kemajuan yang dicapai oleh pelabuhan bebas Sabang. Aceh menjadi pintu gerbang ekspor impor di bagian barat ujung Sumatera.
Pada era pelabuhan bebas Sabang tersebut rakyat Aceh hidup makmur dan sejahtera. Aceh memiliki segalanya apalagi berada pada posisi strategis selat Malaka.
Namun kemudian apa yang terjadi?
Penguasa Indonesia seperti tidak rela jika Aceh menjadi daerah yang kaya dan makmur. Gerakan politik mengkebiri Aceh pun dilakukan.
Soekarno yang berkuasa pada era orde lama membuat kebijakan yang melemahkan posisi Aceh yaitu dengan mencabut status Aceh sebagai sebuah provinsi dan dilebur ke Sumatera Utara.
Padahal saat itu Sumatera Utara belum ada apa-apanya dibandingkan Aceh yang sudah maju secara perekonomian.
Itulah sebabnya mengapa lahir gerakan melawan pemerintah Indonesia, karena Soekarno mengkhianati janjinya.
Tidak hanya Soekarno, Presiden Soeharto pun menerapkan langkah politik yang sama yaitu mengkerdilkan Aceh dan memerah kekayaan alam dan diangkut ke pusat.
Bukti itu bisa dilihat sampai PT Arun LNG beroperasi di mana kemiskinan masyarakat disekitar perusahaan raksasa itu masih ada sampai sekarang.
Padahal lahan kilang Arun dimana milyar dolar uang dihasilkan mereka lah pemiliknya namun dirampas oleh korporasi dengan dukungan penguasa.
Dari kekayaan alam yang begitu besar, Aceh hanya mendapatkan 1 persen saja. Itupun dialirkan melalui APBN. Belum lagi soal kesempatan kerja yang tidak memberikan peluang untuk putera daerah.
Periodesasi memarginalkan Aceh memang sudah berlangsung lama dan bagaikan tongkat estafet yang diteruskan oleh penguasa-penguasa pusat berikutnya.
Maka tidak salah jika ada pihak yang mengatakan Aceh miskin sejak bergabung dengan Indonesia.
Padahal saat Aceh masih dibawah kesultanan, Kerajaan Aceh kaya raya dan maju pesat baik secara ekonomi maupun budaya.
Inilah fakta Aceh yang hari ini dinobatkan sebagai daerah termiskin. Seolah iklan besar yang mewakili keberhasilan pihak yang sengaja tidak ingin Aceh maju dan mapan secara ekonomi.
Aceh yang sebelumnya memiliki pusat perekonomian dunia di pelabuhan bebas Sabang kemudian ditutup oleh pemerintah dan dipindahkan ke Belawan Medan.
Aceh yang dulu mempunyai kereta api angkutan barang lalu dikubur hingga bekas relnya pun tidak berbekas.
Aceh yang dulu terkenal dengan hasil pertanian dan rempah-rempah, kini petani dibiarkan luntang lantung hingga pupuk subsidi pun bilang di pasar.
Aceh yang sejatinya daerah modal justru dimarginalkan dengan kebijakan-kebijakan sentralistik Jakarta.
Aceh kaya sebelum Indonesia merdeka, sedang Jawa kaya setelah Aceh memerdekakannya dari Belanda. Begitulah kenyataannya.
Memang Aceh harus miskin sebab kalau kaya maka Aceh akan sangat kuat dan sulit diatur atau ditaklukkan.
Dengan kemiskinan maka Aceh yang dicap pemberontak akan mudah tunduk dan tidak mampu melawan.
Barangkali inilah yang diharapkan oleh banyak kelompok diluar sana. Terlebih Aceh hari ini konsisten menerapkan Syariat Islam dan isu menuntut kemerdekaan.
*Sumber:fb
