Majalah TEMPO edisi terbaru kembali bikin Geger!!
BANCAKAN BANSOS BANTENG
- Bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi ditengarai dinikmati oleh sejumlah elite PDIP.
- Menggunakan beberapa pengusaha, petinggi partai banteng mendapat kuota hingga jutaan paket.
- Nama Puan Maharani ikut disebut.
- KPK menggeledah sejumlah tempat yang terafiliasi dengan elite PDIP dalam kasus korupsi bansos.
- Politikus PDIP, Herman Hery, diduga mendapat 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun.
- Ihsan Yunus, politikus PDIP, diduga mendapat komisi sekitar Rp 32 ribu per paket.
GEDUNG tiga lantai bernomor 28 di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terlihat sepi pada Jumat siang, 22 Januari lalu. Sejumlah tukang bangunan terlihat beristirahat di samping gedung tersebut. “Baru sebulan atau dua bulan ini direnovasi,” kata Dedi, petugas keamanan di sekitar gedung tersebut.
Pada Jumat, 8 Januari lalu, tim KPK menggeledah gedung yang menjadi kantor PT Dwimukti Graha Elektrindo tersebut.
PT Dwimukti Graha Elektrindo terafiliasi dengan Ketua Komisi Hukum DPR dari PDIP, Herman Hery Adranacus. Seorang penegak hukum mengatakan kantor Dwimukti terlihat kosong saat digeledah. Menurut dia, kantor itu direnovasi satu hari setelah KPK menetapkan mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, sebagai tersangka penerima suap kasus bantuan sosial. Adapun Herman Hery membantah informasi tersebut. Ia menyatakan renovasi kantor yang sudah berdiri 15 tahun tersebut dimulai pada September 2020 dan diperkirakan rampung April mendatang.
BUKAN hanya Herman Hery Adranacus, mantan Wakil Ketua Komisi Sosial DPR, Ihsan Yunus, juga ditengarai terlibat dalam proyek bantuan sosial paket bahan kebutuhan pokok. Pada Selasa, 12 Januari lalu, penyidik KPK memasuki rumah berlantai dua di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Rumah itu milik orang tua Ihsan.
Nama Puan Disebut
Tumpukan galon air mineral, karung beras, kemasan minyak goreng, telur, dan bahan makanan berjejer di halaman rumah yang merangkap toko di Jalan Cikoko Timur Nomor 19A, Jakarta Selatan. Tak ada plang toko di bangunan dua lantai itu. Di depan pagar, terbentang spanduk berkelir merah jambu bertulisan “Peduli Covid-19, Jual Sembako Murah”.
Pemilik toko, Rohisah Lia, tinggal di sana. Ia mengatakan memiliki lima tempat usaha serupa. “Toko saya bukan hanya yang di sini,” ujar Lia saat dijumpai di tokonya pada Kamis, 21 Januari lalu.
Tak hanya memiliki toko, Lia juga menjabat Direktur PT Tridiaksi, salah satu pemenang pengadaan paket bantuan sosial tahap kelima dan keenam serta kelompok komunitas. Perusahaan itu mendapat jatah pengadaan 199 ribu paket bansos senilai Rp 57,63 miliar.
Menurut seorang penegak hukum yang mengetahui kasus korupsi bansos, Lia mendapat proyek itu karena membawa nama Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Penegak hukum yang sama menyebutkan Lia juga membawa bendera PT Tri Perkasa Abadi Cemerlang, yang mendapat kuota 25 ribu paket senilai Rp 6,75 miliar.
Lia ditengarai beberapa kali bertemu dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko, dua pejabat pembuat komitmen proyek bansos. Salah satunya pertemuan pada Rabu siang, 21 Oktober tahun lalu, di lantai lima kantor Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Seusai pertemuan itu, Tridiaksi pun mendapat proyek bansos.
Mengaku mengerjakan proyek paket bansos di Kementerian Sosial, Lia menyangkal membawa nama Puan Maharani. “Orang besar begitu mana kenal saya,” ujarnya. Dia pun menampik tudingan melobi panitia untuk mendapatkan proyek. “Yang mengurus anak saya,” ucapnya. “Saya enggak tahu dan saya enggak berkasus. Sudah, selesai.”
👉SELENGKAPNYA di MAJALAH TEMPO terbaru edisi 25 Januari 2021.
