Pengamat politik, Rocky Gerung menilai bahwa sosok madam seperti penelusuran Tempo mudah dan sudah terdeteksi, yaitu seorang perempuan dewasa.
"Nah kata 'madam' sendiri adalah kata yang terkait dengan keadaan elit suatu kelompok. Jadi 'madam' itu seorang perempuan, dewasa dan di dalam sebuah kelompok elit," ujar Rocky seperti video yang diunggah di akun Youtube Rocky Gerung Official seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1).
Sehingga kata Rocky, sosok "madam" tersebut secara forensik sudah 97 persen diungkap oleh Tempo. Artinya, sisa 3 persen lainnya tinggal menunggu diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebetulnya secara asosiasi sudah tertebak di dalam benak publik gitu. Dan sebenarnya tidak ada misteri lagi karena seluruh orang menganggap bahwa 'oh si dia'. Jadi tinggal ngablaknya saja, tinggal covernya (Tempo) saja diperlihatkan secara lengkap, mungkin karena ada etik jurnalisme, ada soal hukum di situ," jelas Rocky.
"Jadi kita tinggal nunggu KPK apakah berani buka tabir yang sebenarnya dipasang oleh Tempo, mungkin Tempo dan KPK dan di internal Depsos sudah tahu, tapi sekarang ini kelihatannya dibikin seru lagi, berkaitan dengan jurnalistik dan masalah hukum," sambung dia.
Namun demikian, Rocky berharap agar KPK tidak membuka terlebih dahulu siapa sosok "madam" tersebut.
"Saya ingin Tempo jangan buka dulu, KPK jangan buka dulu, karena kita perlu hiburan. Jadi biarkanlah dua tiga bulan ini juga nikmati semiotik condition of politic itu sambil memperhatikan apa sebetulnya reaksi Istana di dalam semacam ini," terang Rocky.
Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sedang membutuhkan hiburan untuk meningkatkan imunitas di tengah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi.
"Ini kan enggak boleh dalam dua minggu selesai ya, kan mesti ada hiburan untuk meningkatkan keingintahuan kita koresitas sekaligus meningkatkan imunitas," pungkas Rocky.
Dalam laporan Tempo, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Mensos Juliari yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP.
Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600 ribu paket.
Adapun jatah kuota untuk dua politisi PDIP, Herman Herry dan Ihsan Yunus diduga tidak ada potongan, seperti perusahaan lainnya yang dipotong fee 10 persen.
Jatah kedua anggota DPR itu disebutkan tidak dipotong karena merupakan bagian dari "madam". "Madam" sendiri diduga merupakan sebutan yang mengacu kepada seorang petinggi partai.
Dalam kasus ini, eks Mensos Juliari P. Batubara ditetapkan tersangka bersama empat tersangka lainnya. Yaitu, pejabat pembuat komitmen di Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.
Dalam perkembangannya, Tempo pernah memberitakan nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang disebut sebagai 'anak Pak Lurah'. Nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga muncul dalam kasus ini.
Juliari dan tim khususnya juga diduga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag yang akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Masuknya nama Sritex diduga merupakan rekomendasi Gibran.
Belakangan, Gibran maupun pihak Sritex telah membantah tudingan tersebut.
Masih dilaporkan Tempo, Juliari saat bertandang ke luar kota juga menggunakan sewa jet pribadi berkisar Rp 40 juta per jam. Dia menggunakan pesawat carteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah; Medan, Sumatera Utara; Bali; dan Malang, Jawa Timur.
Tidak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu.
Juliari juga disebut bertemu dengan salah satu anggota staf Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah, diduga duit miliaran rupiah diserahkan.
Teranyar, cover Tempo berjudul "Tiga Penguasa Bansos" juga menjadi perbincangan publik. Dalam edisi itu disebutkan dua politikus PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus, diduga menguasai proyek pengadaan bansos 2020 di Kemensos.
Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keduanya diduga mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun, separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jabodetabek. Tim KPK pun diduga menggeledah kantor sejumlah perusahaan itu.[rmol]
