Akibat ulahnya itu, Ali Lubis terancam dipecat dari partai berlambang burung garuda itu.
Terkait hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara, ia menyebut partainya siap menampung bila Ali Lubis dipecat dari Gerindra.
Sebab, PDIP merupakan partai yang terbuka bagi siapapun yang mau bergabung.
"PDIP itu partai terbuka, siapa saja boleh bergabung," ucapnya, Selasa (26/1/2021).
Meski demikian, ia mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Ali Lubis.
Sebab, hal ini dinilai Gembong sebagai suatu pilihan politik yang tidak dapat diintervensi.
"Saya kira ini sepenuhnya diserahkan ke pak Ali Lubis, karena ini soal pilihan politik," ujarnya saat dikonfirmasi.
"Kami tidak bisa ikut campur dalam konteks ini," tambahnya menjelaskan.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Timur Gerindra Ali Lubis meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari jabatannya.
Sebab, Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek.
"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).
"Jangan-jangan warga Jakarta sudah tidak mendukung Anies sebagai gubernur," tambahnya menjelaskan.
Akibat ulahnya ini, pimpinan Gerindra memberi kartu kuning kepada Ali Lubis lantaran pernyataannya itu bertentangan dengan partai.
Pasalnya, Gerindra merupakan salah satu partai yang mengusung Anies dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2017 lalu.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah memberi teguran kepada Ali Lubis.
"Sudah kami sanksi, kami tegur dan ingatkan," ujarnya di Balai Kota, Senin (26/1/2021).
Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pernyataan Ali Lubis merupakan pendapat pribadi.
"Apa yang disampaikan Ketua DPC Jakarta Timur adalah pendapat pribadi," kata dia.
Ia menegaskan, pernyataan yang dilontarkan oleh Ali Lubis ini tak ada kaitannya dengan Gerindra.
"Sebagai Ketua DPC tidak boleh menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai, karena menyangkut hal yang prinsipil," ujarnya.
(Sumber: Tribunnews)
