Dalam kunjungannya ini, Jokowi mengatakan curah hujan yang tinggi menjadi penyebab bencana banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan.
"Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air," kata Jokowi saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kalsel, Senin (18/1/2021).
"Ini sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan," imbuhnya.
Disanggah WALHI
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyalahkan curah hujan sebagai penyebab banjir Kalsel.
"Kalau hanya menyalahkan hujan mending enggak usah ke sini," kata Kisworo kepada Tempo, Senin, 18 Januari 2021.
Kisworo menilai kedatangan Jokowi ke lokasi banjir Kalsel semestinya menjadi momen untuk berani memanggil pemilik perusahaan tambang, sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH).
"Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," ujarnya.
Lebih lanjut Walhi menilai pemerintah tidak siap mengantisipasi banjir yang melanda wilayah Kalimantan.
"Pemerintah lagi-lagi tidak siap. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung akibatnya," kata Kisworo.
Kisworo mengatakan Walhi sudah mengingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.
"Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare, ada 13 kabupaten kota, 50 persen Kalsel sudah dibebani izin tambang 33 persen dan perkebunan kelapa sawit 17 persen belum HTI dan HPH," katanya.
Selain carut marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, Kisworo menilai, rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan, termasuk tutupan lahan dan daerah aliran sungai, banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh BMKG.
Tak hanya harta benda, Kisworo mengatakan, petani juga mengalami kerugian, seperti di Desa Sei Batang, Kabupaten Banjar, bibir padi ikut terganggu. "Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dan lain-lain. Pemerintah ke depan harus menyiapkan bibit gratis agar musim tanam tidak terganggu," katanya.
Melihat bencana yang kerap terulang, Kisworo mendesak pemerintah agar tanggap bencana, mengevaluasi perizinan industri ekstraktif, menghentikan izin baru. Kemudian penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, perbaikan kerusakan lingkungan termasuk sungai dan drainase.
Pemerintah juga diminta mengevaluasi rencana tata ruang wilayah dan memastikan keselamatan rakyat agar banjir di Kalimantan Selatan tidak terulang.
(Sumber: Tempo)
