Di Malaysia, megaproyek infrastruktur andalan seperti kereta cepat hasil kerjasama dengan Singapura senilai 25 miliar dolar AS atau Rp 352 triliun dibatalkan. Pandemi Covid-19 disebut menjadi faktor signifikan di balik pembatalan kesepakatan tersebut.
“Di negeri jiran, proyek infrastruktur disetop, antara lain karena pertimbangan dampak pandemi,” ujar pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (3/1).
Sementara di Indonesia, katanya, proyek infrastruktur justru digenjot di tengah pandemi. Bahkan anggarannya naik hampir 100 persen. Sementara anggaran kesehatan berada jauh di bawah postur dana infrastruktur.
“Di sini, proyek infrastruktur diteruskan dan anggarannya naik hingga 98 persen dari tahun lalu, meroket jauh di atas anggaran kesehatan,” tegasnya.
“Pak Jokowi memang orang baik,” Rachland Nashidik.
Anggaran Infrastruktur Lebih Tinggi dari Kesehatan
Ekonom senior Faisal Basri menyoroti kenaikan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2021. Lonjakan anggaran tersebut dinilai tidak masuk akal dengan masih nyatanya ancaman pandemi Covid-19.
Dalam RAPBN 2021, pemerintah menganggarkan Rp 414 triliun untuk proyek-proyek infrastruktur, naik dari tahun ini sebesar Rp 281,1 triliun. Pada saat bersamaan, anggaran kesehatan tahun depan justru mengalami penurunan, dari tahun ini sebesar Rp 212,5 triliun menjadi Rp 169,7 triliun.
"Pembangunan infrastruktur, alokasi (anggaran) infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah Covid. Gila luar biasa," katanya, dalam diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).
Padahal, Faisal Basri menilai, permasalahan utama yang dihadapi berbagai negara dalam meredam dampak ekonomi dari Covid-19 adalah kesehatan.
Menurutnya, dengan adanya penurunan alokasi anggaran kesehatan, pemerintah tidak akan mampu menyediakan vaksin Covid-19 secara cuma-cuma bagi masyarakat Indonesia.
"Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dengan menyuntikan vaksin secara gratis. Ini negara apa ini?" ujarnya.
Selain itu, Faisal membeberkan, rasio anggaran belanja pemerintah terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia, rasio anggaran belanja Indonesia pada 2021 terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satuan kurs dollar AS, hanya mencapai 7,6 persen, turun dari 2020 sebesar 8,8 persen.
