Bukan Ambisi Jabatan, tapi Amanah
Ada cerita menarik dari Bang Geisz Chalifah tentang Gubernur Anies Baswedan. Dulu tahun 2017 sewaktu meminta ijin Ibunda menjadi kandidat Gubernur DKI, Ibu Aliyah Baswedan bertanya balik: "Apakah Ibu Risma juga maju untuk Gubernur DKI? Kalau Ibu Risma maju kamu tak usah maju, karena amanah kamu sudah ada pada Ibu Risma".
Pernyataan Ibu Aliyah tersebut membawa pesan mendalam. Bahwa posisi Gubernur -- atau jabatan publik lain -- dikontestasikan bukan semata demi jabatan atau demi kepentingan pribadi, tapi amanah perjuangan. Dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan, mendorong perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.
Bahwa di mata Ibu Aliyah Baswedan, Ibu Risma di tahun 2017 adalah seorang pejuang kebaikan juga. Sehingga terucap oleh beliau bahwa apabila Bu Risma maju sudahlah cukup. Menurut beliau amanah perjuangan Mas Anies, untuk melayani warga Jakarta dan membawa Jakarta berubah ke arah yang lebih baik bisa diemban oleh Bu Risma. Tidak perlu harus Mas Anies.
Tapi kita tahu bahwa tahun 2017 Ibu Risma tak maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Mas Anies pun mendapat restu Ibunda berkompetisi dalam pilkada. Lalu menang dan menjadi Gubernur DKI kini. Bukan demi ambisi jabatan, tapi demi amanah.
Maka ketika minggu lalu Bu Risma pergi ke kolong jembatan Pegangsaan dan kemudian ada para warganet bersorak sambil mengolok-olok Anies. Saya merasa mereka keliru memahami seorang Anies Baswedan. Ada yang katakan langkah blusukan Risma menampar Anies lah. Ada yang bilang Anies bangun beres-beres gegara atraksi Risma lah. Ada yang katakan Anies dapat pesaing untuk Pilkada DKI ke depanlah. Mereka tidak tahu bahwa Mas Anies dan Ibundanya, tak pernah memandang jabatan Gubernur semata sebuah kepentingan pribadi yang harus dipertahankan mati-matian. Tidak. Jabatan gubernur adalah amanah perjuangan untuk melayani warga Jakarta, dan memimpin perubahan terhadap kota ke arah yang lebih baik.
Mas Anies tidak pernah memandang Bu Risma sebagai pesaing, apalagi musuh. Syakwasangka mereka itu terlalu jauh.
Apalagi jika teman-teman mencermati bagaimana Mas Anies mengelola Jakarta kini. Beliau menerapkan manajemen terbuka, kolaborasi, gotong royong. Siapa saja silakan berkontribusi membangun dan merawat Jakarta. Yang diperlukan adalah adanya koordinasi, agar kerja kita efektif dan tidak tumpang tindih.
Maka tidak ada masalah jika Ibu Risma sebagai menteri sosial blusukan di Jakarta. Baik-baik saja. Tapi barangkali akan lebih baik jika terlebih dahulu berkoordinasi. Agar kerja bisa lebih berdampak dan tidak sekedar memancing kehebohan.
Sebab ternyata belakangan ketahuan faktanya: Menurut Pak Lurah Pegangsaan, 2 keluarga yang tinggal di kolong jembatan itu bukannya tidak punya rumah. Mereka punya rumah, hanya merasa bahwa rumah mereka sempit dan lalu memilih tinggal di kolong jembatan. Mereka juga sudah pernah diminta pindah ke Rusunawa oleh Lurah tetapi menolak. Tak heran tawaran Bu Risma juga mereka tolak.
Sudah ada niat baik, itu bagus. Barangkali yang diperlukan oleh Ibu Menteri adalah selalu lebih dulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah jika melihat satu persoalan. Agar penyelesaian masalah bisa lebih efektif. Tidak reinventing the wheels, atau 'mindo gaweni' kalau kata orang Jawa.
Ada sebetulnya yang lebih strategis dilakukan, yaitu melihat persoalan dari kerangka kebijakan yang lebih luas dan berpikir untuk konteks Indonesia, bukan hanya Jakarta.
By Tatak Ujiyati
(04/01/2021)
