Tokoh kemerdekaan Papua, Benny Wenda diangkat jadi Presiden sementara.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wanda dalam siarannya.
“Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” ujarnya, dikutip dari situs SBS.
Dalam deklarasi kemerdekaan tersebut, wilayah yang didiami oleh lebih dari 250 suku tersebut mengibarkan bendera "Bintang Kejora" sebagai simbol kemerdekaan.
Menanggapi deklarasi Papua Barat ini, Sekjen HRS Center Haikal Hassan menyebut tindakan itu sebagai makar.
"'Dg pengumuman ini, kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal' kata presiden sementara Republik Papua Benny Wenda," tulisnya di akun twitter @haikal_hassan.
"Ini nyata pemberontakan. Ini nyata pecahbelah NKRI. Ini nyata makar thd negara," tegas Haikal.
Deklarasi Papua Barat ini juga ramai ditanggapi warganet.
Diantaranya ada yang meminta Pangdam Jaya Dudung yang selama ini tegas menjaga NKRI dengan bukti pencopotan baliho Habib Rizieq, untuk dikirim ke Papua agar wilayah Papua tetap dalam NKRI harga mati.
"Ini lebih dari gerakan Petamburan (HRS -red), harusnya Pangdam Jaya dan yg kemarin lewat di Petamburan di kirim ke Papua," cuit netizen.
"Mungkin disana gk ada baliho.... jd tank panser yg canggih sulit mendeteksi," timpal yang lain.
"Dg pengumuman ini, kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal" kata presiden sementara Republik Papua Benny Wenda.
— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) December 1, 2020
Ini nyata pemberontakan.
Ini nyata pecahbelah NKRI.
Ini nyata makar thd negara.https://t.co/SsEo0fjWWo
Ini lebih dari gerakan petamburan, harusnya pangdam jaya dan yg kemarin lewat di petamburan di kirim ke papua
— Wahid (@WahidSuzuki) December 2, 2020
