Orkestrasi Politik di Balik Pulangnya Habib Rizieq Shihab
Kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Indonesia menyisakan orkestrasi politik tak berkesudahan. Mulai dari kerumunan penjemputan di bandara Internasional Soekarno Hatta, pencopotan dua Kapolda, pemanggilan dua Gubernur, hingga tudingan Ridwan Kamil soal Menkopolhukam Mahfud MD yang mesti ikut bertanggung jawab. Sampai saat ini kegaduhan politik tak kunjung usai.
Layaknya orkestra, pernak-pernik politik seputar efek kerumunan HRS terus berlanjut. Belakangan muncul pertanyaan soal mengapa otoritas politik Banten tak ikut dipanggil dimintai keterangan aparat.
Bukankah secara geografis Bandara Soekarno Hatta berada di bawah kuasa politik Banten. Lalu, muncul pertanyaan susulan apakah kepala daerah lain bakal turut dipanggil yang terbukti membiarkan kerumunan saat pendaftaran pilkada beberapa bulan lalu.
Pertanyaan genit yang sebenarnya merefleksikan suasana batin rakyat terkait kerumunan dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setidaknya untuk memberikan rasa adil publik.
Mengapa pemerintah tak mengultimatum pihak tertentu yang ngotot berkerumun saat menjemput, merayakan maulid Nabi, maupun pernikahan putri HRS di Petamburan. Mitigasi politik yang mesti dilakukan sejak awal. Bukan malah panik seteleh banyak kerumunan terjadi dimana-mana. Sejak awal, memang terlihat ada ‘perlakuan berbeda’ soal HRS karena tak seketat biasa.
Dalam perspektif politik, berbagai rentetan politik semacam ini bukan perkara kebetulan. Apalagi muncul artis yang tiba-tiba mengomentari HRS. Pasti ada sesuatu di panggung belakang (back stage) yang tak diketahui khalayak. Entah itu apa semuanya masih serba remang dan gelap gulita. Satu hal yang jelas, semua peristiwa politik yang terjadi belakangan pasti ada muara dan aktor politik yang memainkannya.
Massa akar rumput sibuk berkelahi tanpa tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Publik kembali terbelah ekstrem saling serang. Udara politik bising penuh dengan polusi caci maki. Perkongsian Jokowi dan Prabowo nyatanya tak sanggup meredam pembelahan suara arus bawah. Pastinya ada yang salah dengan bangsa ini.
Komsumsi Politik
Suka tak suka, HRS kadung menjadi konsumsi politik papan atas. Segala hal yang terkait dengan pernyataan dan aktivitasnya memantik ketegangan. Saat ini, HRS dijadikan simbol tokoh oposisi yang berdiri tegak lantang menantang pemerintah. Bagi pengikutnya, HRS idola karena sikapnya yang berani vis a vis pemerintah bahkan negara. Sebaliknya, bagi yang kontra HRS dinilai memecah belah dan mengadu domba.
Setelah Prabowo mantap berkongsi dengan Jokowi, publik yang anti Jokowi dan ingin ganti presiden saat Pemilu 2019 mencari sosok baru yang bisa dijadikan media meluapkan amunisi perang terhadap pemerintah. Tak berlebihan kiranya jika setiap sikap agresif HRS selalu tranding dan viral disokong barisan yang saat pemilu lalu sebenarnya mendukung Prabowo.
Publik yang memendam kecewa terhadap pemerintah tak melulu mengkapitalisasi Anies Baswedan sebagai simbol politik oposisi. Mereka juga menyalurkan sikap kritis melalui HRS yang dianggap konsisten melawan kekuasaan dari luar.
HRS dipersepsikan sebagai figur pemberani tak pernah kenal rasa takut, tak tergiur aroma menyengat kekuasaan, dan seterusnya. Satu diskursus politik yang sengaja diproyeksikan untuk terus merawat simpati publik oposan.
Jika ditelisik lebih ditail, barisan pendukung HRS adalah mereka yang dulu pendukung utama Prabowo saat pilpres tahun lalu. Saat ini, mereka harus berhadapan dengan realitas politik pahit bahwa sosok yang sempat mereka sanjung puji harus dilawan karena berada dalam satu kolam koalisi pemerintah.
Inilah paradoks politik maharumit yang sukar dinalar. Apalagi nyaris tak ada sikap politik apapun dari Prabowo terkait kisruh HRS makin menambah benang kusut persoalan politik yang sedang terjadi.
Dari kubu pemerintah, hanya Mahfud MD yang terlihat sibuk menangkis serangan dari berbagai penjuru arah mata angin terkait HRS. Saban hari Menkopolhukan asal Madura itu terus di-bully tanpa henti, tanpa jeda, tanpa ampun.
Bahkan rumah orang tuanya digeruduk ratusan massa. Publik bertanya, kemana elite politik pendukung Jokowi lainnya. Suara mereka tak pernah terdengar menangkal agresivitas serangan pendukung HRS yang kerap berdenyut menyerukan resistensi dari luar.
Sudahi Pertikaian
Tak ada pilihan lain bangsa ini mesti segera menyudahi pertikaian. Lelah rasanya selalu dirundung prahara yang entah kapan berakhir. Dalam pertikaian tak ada yang menang dan tak ada yang kalah.
Semua pihak sama-sama kalah. Karena yang berkonflik antarsesama anak bangsa, bukan dengan imperialis asing. Reputasi negara tercoreng, stigma HRS dan pengikutnya kian negatif, serta taburan opini tak berkesudahan. Apa yang bisa didapat dari kondisi politik semacam ini? Tentu hanya kecemasan dan aroma permusuhan.
Meski bukan rekonsiliasi, setidaknya ada ruang dialog antara pemerintah dengan pihak HRS. Minimal untuk membangun jembatan pengertian antarpihak yang bersitegang.
Memang tak apple to apple membandingkan pemerintah dengan kubu HRS. Dibandingkan pemerintah tentu saja HRS bukan siapa-siapa. Tapi realitas politik tak bisa dibantah bahwa kedua pihak saling bertikai saat ini. Menyedot habis emosi publik. Energi bangsa terkuras hanya untuk urusan membela dan memaki.
Padahal, ada persoalan yang jauh lebih penting yang mesti segera diselesaikan. Yakni, soal penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi seutuhnya. Dua persoalan krusial yang bisa mengancam kehidupan bangsa ke depan.
Sudah sepuluh bulan Pandemi tapi tak ada tanda-tanda kapan wabah berakhir. Segala daya upaya sudah dilakukan untuk memulihkan ekonomi namun hasilnya tetap nihil. Jumlah yang terpapar virus dan angka pengangguran terus meroket.
Semua pihak harus sadar. Menghadapi wabah corona butuh bergandengan tangan mesra. Bukan pertikaian, bukan permusuhan, bukan pula saling dengki. Rasanya bangsa ini tak pernah mau belajar untuk maju.
Maunya hanya berjalan di tempat mematok garis tegas pembeda. Apa susahnya dialog mencari titik temu untuk kepentingan bersama. Sebab, yang paling banyak dirugikan dari pertikaian ini adalah mereka yang ada di grass root yang kehidupan ekonominya tak kunjung baik.
Akar rumput jangan diajak sibuk bertikai dan berkelahi. Ajak mereka meningkatkan taraf kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di sinilah pentingnya elite politik dan agama turun tangan menyeru untuk segera meyudahi pertikaian.
Ajari mereka bahwa masalah utama bangsa adalah ekonomi dan kesehatan. Bukan bela membela kelompok kepentingan tertentu yang tak terlampau berguna bagi kehidupan semua anak bangsa.
Pertikaian politik ini mestinya menjadi momentum bagi semua kalangan untuk bersatu padu merajut kebersamaan mengakhiri segala bentuk konfrontasi politik. Sekali lagi, ajak rakyat berkembang, bukan malah dijadikan ramput kering yang setiap saat gampang disulut emosinya hanya untuk kepentingan berkonflik. Mari akhiri pertikaian ini.
Oleh: Adi Prayitno, Dosen Ilmu Politik Fisip UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter Politik
(Sumber: Republika)
