Kendati demikian, ternyata terjadi perpecahan pendapat dalam kubu internal PSI sendiri dalam menolak RKT ini. Fraksi PSI ternyata tidak sepenuhnya menentang anggaran yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 itu.
Hal ini terlihat dalam video yang beredar di sosial media. Terlihat dalam rapat DPRD di kawasan Puncak, Bogor, Anggota fraksi PSI Viani Limardi dan William Aditya Sarana menyatakan sebenarnya fraksi PSI tak menolak RKT itu.
Viani dalam video itu mengatakan sangat terpukul dan bahkan merasa dilecehkan dengan sikap yang diambil fraksi menolak kenaikan RKT. Namun ia menyebut sebagai anggota dewan harus menyetujui fraksi.
"Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berbicara hanya sebagai perorangan, tetapi sebagai satu kesatuan fraksi, sehingga apapun yang sudah dilakukan atau apapun yang sudah diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video itu yang dikutip Rabu (2/12/2020).
Sementara itu, William menyatakan ada penyesatan informasi yang beredar di masyarakat. Dimana yang beredar adalah 'kenaikan gaji', padahal tidak seperti itu. Sebab anggaran RKT itu bersentuhan langsung dengan kegiatan warga.
"Yang dilakukan itu kan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukannya ke kantong anggota dewan, itu yang menjadi penyesatan di publik sekarang," tuturnya.
Selain itu, William mengaku dari awal di Komisi A tidak pernah diminta untuk menolak RKT. Namun pada akhirnya menjelang pengesahan, ada perintah dari DPW PSI untuk menolaknya.
"Saya sedari awal di Komisi A tidak diperintahkan apapun. Tiba-tiba di akhir, H-1 sebelum Paripurna ada kebijakan lain. Saya malu ketemu anggota Komisi yang lain. Mau taruh di mana muka saya, satu sisi saya takut dengan partai juga," tuturnya.
Hal ini bahkan membuat William malu untuk bertemu dengan anggota dewan di Komisi A. Ia tak mau hadir rapat dan memilih pasrah dengan kebijakan fraksinya yang memilih mengikuti arahan DPW.
"Saya terakhir gak datang rapat Komisi A karena saya malu. Saya harus ngomong apa? Saya kaget orang saya gak datang ke Paripurna. Langsung saya dari menuju ke DPRD saya langsung balik arah," pungkasnya.
Selain itu, bukti lain inkonsistensi PSI adanya notulensi hasil rapat pansus RKT yang juga diteken oleh Anggara Wicitra Sastroamidjojo selaku perwakilan PSI di Pansus tanggal 16 November. Sementara Idris Ahmad, perwakilan PSI lainnya tak memberikan tanda tangan.
Ketua Pansus RKT DPRD DKI Mohamad Taufik membenarkan PSI sudah sempat menyetujui kenaikan RKT.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama (PSI) ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," tukas Taufik.
Sumber: Suara
