Berikut point-point pernyataan Muhammadiyah yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas melalui siaran YouTube Muhammadiyah Channel, Selasa (8/12/2020):
"Pertama-tama Pimpinan Pusat Muhammadiyah berduka yang mendalam terhadap tewasnya atau wafatnya enam anggota Front Pembela Islam. Mudah-mudahan arwahnya diterima disisi Allah SWT dan keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan."
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah bukan saja menyesalkan, mengutuk terjadinya kekerasan tersebut, apalagi jika itu dilakukan oleh aparat yang punya kuasa."
"Negara yang fungsinya melindungi rakyat, apalah artinya jika keselamatan jiwanya, keamanannya, tidak terjamin."
"Negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan. Itu yang kita sayangkan. Bukankah negara itu fungsi utamanya melindungi rakyat?"
"Diminta dengan sangat peristiwa ini (tewasnya 6 anggota FPI) menjadi pelajaran untuk kesekian kalinya jangan sampai terulang atau diulang lagi."
"Kepada aparat kepolisian kita tuntut untuk menunjukan kejujuran profesionalitasnya."
"Dan Kepada Presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak."
Busyro mengatakan tim ini diharapkan akan melibatkan berbagai lembaga negara. Jadi tim gabungan ini dapat menginvestigasi secara objektif.
"Ada lembaga negara misalnya Komnas HAM, ada lembaga negara yang lain yang terkait dengan persoalan yang sudah terjadi ini dan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan track record untuk menelaah, mengkaji objektif, benar berdasarkan fakta yang tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan termasuk di sini unsur masyarakat itu adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia."
"Tim independen ini penting karena kita hidup sudah tahu dari sejak lama dalam negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi yang mengandung moralitas, demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, UUD 1945, dan komitmen rakyat yang begitu kuat moralitasnya itu menuntut agar ada proses yang balance, tidak sepihak, proses yang menunjukkan keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas, oleh karena itu PP Muhammadiyah memandang sangat mendesak dibentuknya tim independen tersebut."
Simak selengkapnya video Konpers Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas..
*Video suara kecil, pakai headset untuk lebih jelas
[Video]
