Keinginan tersebut muncul seiring dengan laporan adanya keinginan Muhammadiyah untuk menarik dana amal usaha dan persyarikatan yang selama ini ditempatkan di Bank Syariah Indonesia (BSI).
“90% mereka dengan tegas meminta kepada PP Muhammadiyah dalam Muktamar yang ke-48 (yang akan digelar) di Solo untuk merekomendasikan Bank Syariah Muhammadiyah,” ujar Arifuddin, anggota tim 20 inisiator Bank Syariah Muhammadiyah, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah Jumat (25/12/2020).
Arifudin membeberkan laporan itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim 20 inisiator selama 2020. Tim tersebut mengambil sampel survei dari 3.620 responden dari warga Muhammadiyah kelahiran 1940-2000, yang berasal dari Aceh sampai Papua bahkan hingga Jepang.
Tercatat 78,4% responden adalah warga Muhammadiyah yang aktif dalam organisasi, organisasi otonom (ortom), maupun lembaga dan majelis di lingkungan persyarikatan. Sedangkan sisanya adalah simpatisan dan masyarakat umum.
Hasil survei itu menunjukkan 90% warga persyarikatan menginginkan dibentuknya Bank Syariah Muhammadiyah, sementara 21,2% menginginkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, 17,3% ingin Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan 10,6% ingin Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM).
“Ketiadaan Bank Syariah Muhammadiyah selama ini menjadikan Muhammadiyah tak bisa menikmati pemanfaatan yang lebih banyak dari dana yang diparkir di lembaga keuangan lain,” kata Arifuddin.
Menurutnya, Bank Syariah Muhammadiyah adalah keniscayaan yang harus diwujudkan. Sebab, pihaknya menilai bank tersebut akan mampu berperan sebagai pusat keuangan Muhammadiyah dalam mengembangkan perekonomian nasional.
Arifuddin meyakini hal itu akan mendorong pemaknaan ekonomi sebagai pilar ketiga Muhammadiyah yang telah dicanangkan dalam Muktamar ke-47 di Makassar pada 2015 lalu.
PP Muhammadiyah secara khusus belum mewacanakan akan membangun bank syariahnya sendiri. Baru-baru ini PP Muhammadiyah hanya menyatakan ingin segera menarik dana amal usaha dan persyarikatan yang selama ini ditempatkan di BSI.
Pada konferensi pers Selasa (22/12/2020), Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto mengatakan penarikan tersebut dilakukan karena BSI tidak optimal dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang memiliki spirit Alquran yang dijalani oleh Muhammadiyah.[okezone]
