Sambil dikawal polisi militer (POM) dan sejumlah prajurit yang naik truk di belakangnya, rantis Koopsus TNI membunyikan sirine meraung-raung berhenti di depan gang menuju Markas Front Pembela Islam (FPI).
Pengamat militer Fahmi Alfansi Pane, menjelaskan jika Koopsus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme, dan beragam ancaman hibrida (campuran). Sehingga, bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil, dalam hal ini anggota FPI.
"Terorisme yang bergerak di wilayah tertentu masih berlangsung hingga hari ini, seperti di Poso dan Papua. Meski beberapa hari lalu dua terduga teroris telah diselesaikan operasi gabungan TNI dan Polri," kata Fahmi kepada Republika, Jumat (20/11).
Menurut dia, pengganti Santoso, yakni Ali Kalora yang memimpin aksi terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, masih belum berhasil dilumpuhkan. Hal itu jelas menuntut pengerahan pasukan apabel, termasuk perlengkapan elektronik dan persenjataan.
"Bila teroris bergerak di wilayah hutan dan pegunungan, maka Koopsus TNI yang lebih mampu menyelesaikan secara berani, tuntas, tegas, dan cepat. Apalagi, untuk medan yang terjal di Papua, TNI mutlak diperlukan untuk menumpas gerakan teroris, separatis dan kriminal bersenjata di sana," kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut.
Fahmi berpesan, janganlah bangsa Indonesia lupa masih berutang nyawa terhadap para pekerja yang membangun jalan Trans-Papua yang dibunuh secara kejam tahun 2018. Para pelaku hingga kini, sambung dia, belum ditangkap. Bahkan kelompok tersebut masih meneror warga sipil. Karena itu, bukan ranah pasukan khusus mengurusi masalah FPI.
"Saya yakin menjelang peringatan 1 Desember 2020, gerakan mereka akan makin marak. Saat ini mereka sudah bergerak di media sosial. Inilah prioritas operasi bagi Koopsus TNI," kata Fahmi.[republika]
