Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin menuding ada upaya mengubah sejarah, khususnya soal keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada medio 1965.
"Memang seharusnya PDIP ini sudah harus dibubarkan karena sudah sangat membahayakan ideologi bangsa," kata Novel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).
Novel menyampaikan umat Islam telah berjuang melawan PKI pada tahun tersebut. Keinginan Megawati tersebut, kata dia, hanya akan memojokkan perjuangan umat Islam selama ini.
Ia menegaskan PA 212 tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan keinginan Megawati tersebut seperti saat polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Kalau itu terjadi pemaksaan penyimpangan sejarah sampai terjadi melalui Nadiem, tentu kami tidak tinggal diam," ujarnya.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Novel minim pengetahuan tentang sejarah sehingga langsung bereaksi terhadap keinginan Megawati. Masinton menyebut rencana pelurusan sejarah sendiri bukan untuk mengultuskan seseorang.
"Dia tidak paham sejarah. Menurut saya orang yang bereaksi itu minim wawasan pengetahuan tentang sejarah," kata Masinton kepada CNNIndonesia.com.
Masinton menyatakan pelurusan sejarah menjadi penting untuk bangsa Indonesia. Menurutnya, sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang harus ditulis apa adanya.
"Khususnya 65 hingga 67 ini kan satu rangkaian peristiwa sejarah yang dimanipulasi oleh rezim Orde Baru, nah sebuah sejarah tak bisa dimanipulasi kehendak rezim," ujarnya.
"Untuk itu lah menjadi relevan dan penting pernyataan Ibu Megawati agar Kementerian Pendidikan menuliskan sejarah kita kembali dengan pelurusan sejarah," kata Masinton menambahkan.
Sebelumnya, Megawati meminta agar Mendikbud Nadiem Makarim mengkaji ulang sejarah bangsa Indonesia. Menurutnya, ada bagian sejarah yang hilang pada medio 1965.
Presiden ke-5 RI itu menilai terjadi politik desukarnoisasi sejak Orde Baru. Megawati menyebut seolah jasa Sukarno terhadap bangsa dihapus lewat seharah 1965.
"Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau menteri pendidikan dan kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan?" ujar Megawati dalam diskusi virtual di akun Youtube Museum Kepresidenan Balai Kirti, Selasa (24/11).
"Ada ratu ini, ada raja ini, tapi tahun 65 begitu menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung, dan ini dihapus," tambah Megawati.[cnn]
