Pendiri kantor hukum dan HAM Lokataru ini memaparkan banyak pertanyaan terkait aksi dibalik penertiban spanduk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan panser dan ratusan prajurit gabungan, seperti mau perang.
"Penurunan Baliho itu masalah Tibum (ketertiban umum). Wewenang dan Tugasnya Satpol PP. yaa masa, sampai tentara yang mengerjakan," kata Haris kepada wartawan, Sabtu (21/11).
Itupun dengan alasan, bahwa penurunan bisa dilakukan kalau isinya mengandung pelanggaran hukum ataupun dipasang di lokasi-lokasi yang salah dalam arti lain pemasangan spanduk tidak sesuai prosedur.
"Kalau dilakukan oleh TNI, ini berarti ada poster atau spanduk-spanduk (HRS) itu ada kandungan perang. Berarti ini serius terhadap Rizieq Shihab. Tapi saya tidak yakin RS bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Wong perang antar negara aja ada mediasi dan diplomasi kok," tanya Haris.
Sekalipun, sambung Haris alasanya TNI terpaksa turun karena ada ancaman lain selain perang seperti terorisme, bencana dan lain-lain. maka bukan juga TNI menjadi garda terdepan karena masih ada institusi lain yang berwenang dan memiliki otoritas yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Detasemen Khusus (88) Antiteror Mabes Polri.
