JOKOWI TETAP BUTUH PRABOWO
Dalam politik, kita tidak bisa memakai pemikiran induktif, yaitu mengambil satu kasus khusus, lalu membuat kesimpulan secara umum, seperti otak buzzer di medsos.
Misalnya, ada satu kader parpol menjadi tersangka kasus korupsi, lalu kita melakukan generalisasi (membuat kesimpulan umun) bahwa parpol tersebut (semua kadernya) pasti korup. Banyak dari mereka sebetulnya yang anti korupsi. Nggak percaya? Coba tanya sama Yenti Garnasih. Dia ahli soal pencucian uang korupsi.
Ini sama halnya dengan kasus skandal sex misalnya. Jika ada satu tokoh parpol digrebek Satpol PP karena selingkuh dengan artis di hotel, bukan berarti semua kader parpol-nya juga hobi "ngamar" sama 'wanista'. Banyak dari mereka sebenarnya yang setia kepada istrinya. Dan tahu bahwa perbuatan itu dosa dan beresiko. Nggak percaya? Coba tanya sama Nikita Mirzani. Dia ahli soal pencucian kendaraan roda dua.
Begitu juga dalam kasus OTT KPK terhadap menteri KKP diyakini tak akan memengaruhi hubungan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo, termasuk posisi Gerindra di koalisi pemerintahan.
Gerindra bukan parpol gurem, dengan 78 kursi di parlemen pengaruhnya signifikan bagi kokohnya koalisi di pemerintahan Jokowi periode kedua.
"Justru Jokowi tetap butuh Prabowo," kata pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Terlalu banyak kepentingan dalam hubungan kedua tokoh nasional ini. Salah satunya adalah dukungan solid terhadap Gibran Rakabuming di Pilkada Solo dan Bobby Nasution di Pilkada Medan, 9 Desember 2020.[]
