Bahkan akibat gerakannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Nama Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi harus rela lepas jabatan lantaran dianggap abai terhadap pengetatan protokol kesehatan pada kegiatan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Jakarta dan Bogor.
Lalu, fungsi negara untuk mendeteksi hingga melakukan mitigasi patut dipertanyakan.
Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam cuitan akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah dikutip Selasa (17/11).
"Awalnya dianggap kecil dan gak penting. Ternyata banyak dan membludak. Lalu nyalahin yang datang dan memecat petugas keamanan. Negara itu punya fungsi deteksi dan mitigasi," kata Fahri Hamzah.
Mantan Wakil Ketua DPR RI yang mempertanyakan peran negara yang terkesan 'salting' alias salah tingkah menghadapi gerakan FPI.
Menurutnya, negara tidak semestinya kaget karena seharusnya sudah bisa mendeteksi.
"Negara itu punya fungsi deteksi dan mitigasi. Jangankan demo, cuaca dan bencana aja bisa diterka. Jadi negara gak boleh kaget dan salah tingkah dong," Kata Fahri Hamzah dengan menyertakan emotikon tertawa menutup cuitannya.
FPI merupakan ormas Islam yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan.
Organisasi yang diinisiasi oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh dan aktivis muslim serta santri yang berasal dari daerah Jabotabek itu berdiri empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada Mei 1998 silam. [rmol]
