[PORTAL-ISLAM.ID] Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah provinsi dicatat Presiden RI Joko Widodo masih rendah.
Persoalan ini dibahas oleh Kepala Negara dalam rapat terbatas (Ratas) bersama 34 gubernur yang digelar virtual, di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (1/9/2020).
"Rata-rata nasional untuk belanja APBD masih 44 persen, dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen. Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasi berapa, modal berapa, bansos berapa," ujar Jokowi.
Di tengah kondisi ekonomi yang mencekik ini, Jokowi menyebut belanja daerah seharusnya bisa menjadi instrumen pemulihan ekonomi agar tidak terjadi resesi.
Karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi APBD. Belanja daerah diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Jokowi pun menyebut beberapa daerah yang belanjanya masih rendah. Misalnya Sumatera Utara (Sumut) dan Bengkulu. Sedangkan provinsi yang sudah tergolong tinggi realisasi APBD-nya di antaranya adalah DKI Jakarta dan Sumatera Barat (Sumbar).
Jokowi pun memberi pujian khusus kepada Pemprov DKI Jakarta yang cepat dalam merealisasikan anggaran. Ia meminta daerah-daerah lain untuk mengikuti langkah DKI Jakarta.
"DKI Jakarta untuk barang dan jasa sudah tinggi, 78 persen. Kemudian (belanja) modal sudah 92 persen. Saya kira yang lain-lain, tolong terutama yang (realisasi anggaran) berada di angka-angka 15 persen, masih 10 persen, apalagi yang bansos masih 0 persen, betul-betul dilihat benar angka-angka ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas dengan para gubernur, Selasa (1/9), seperti dilansir kumparan.
"Realisasi APBD ini setiap hari saya ikuti, semua provinsi, kabupaten/kota, kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan. Sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal belanja bansos segera terealisasi," tegasnya.
