SOBAT,
Saya pernah menjadi Konsultan Nasional Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Maluku Utara dan Tidore, proyek Departemen Kelautan dan Perikanan di era Presiden Gus Dur (sekarang jadi KKP/Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Sedikitnya saya mengetahui kondisi nelayan tradisional kita. Dan masih kuat dalam ingatan saya, wajah-wajah nelayan yang berbinar-binar karena dapat bantuan MOTOR TEMPEL. Padahal itupun dipakai bersama dan harus dicicil kemudian. Dan hanya bisa melaut dengan jarak dan waktu yang terbatas. Hanya bisa menangkap ikan-ikan kecil, lobster, rajungan, teripang dll.
Saat ini ada sekitar 700.000 KK Nelayan Tradisional. Jika saja 100.000 KK nya adalah nelayan penangkap lobster atau rajungan. Maka sudah ada 2,1 juta jiwa (asumsi 1 KK 3 jiwa) yang bisa kembali menghidupi dirinya dengan menangkap benur lobster setelah 5 tahun sebelumnya dilarang (di era Menteri Susi). Persembahan alam berupa benur (bibit lobster) mati sia-sia di alam karena dilarang diimpor.
2,1 juta jiwa tsb adalah CONTOH imbas baik dari beberapa lembar Peraturan Menteri KKP yang membolehkan menangkap benur lobster. 1 peraturan menteri yang dinikmati oleh 2,1 juta rakyat kecil. Alhamdulillah...
Itu hanya potongan kecil dari KEKUASAAN yang bernama WEWENANG. Bayangkan jika ada potongan kecil kekuasaan lainnya yang dipegang oleh tokoh-tokoh baik berorientasi kepada kepentingan rakyat, tentu rakyat yang akan menikmatinya.
Soal POLITIK, nanti di 2024 kita bertarung lagi, saat ini bangsa, negara dan rakyat butuh KEBERPIHAKAN dari Kekuasaan. Atau setidaknya dari PEMBANTU PENGUASA.
(Oleh: AS Kencana)
*Foto: Menteri KKP Edhy Prabowo
SOBAT, Saya pernah menjadi Konsultan Nasional Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Maluku Utara dan Tidore,...
Dikirim oleh As Kencana pada Selasa, 22 September 2020
