RAJA PARA CUKONG
Mahfud MD Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200911163316-32-545445/mahfud-md-sebut-92-persen-calon-kepala-daerah-dibiayai-cukong
92% kepala daerah itu besar loh pak? Bapak sampai punya data segitu, pasti tahu mana saja daerahnya dan siapa namanya.
Bagi saya sih lucu aja, mungkin benar yang dikatakan Mahfud. Karena biaya pencalonan kepala daerah itu emang butuh modal gede. Bisa jadi ada cukong, atau calon sendiri yang membiayai karena kemampuan finansial mereka yang luar biasa.
Ini adalah kejelekan pilkada langsung kita. Dimana yang maju adalah orang-orang yang lebih dinilai kekuatan uangnya daripada leadership dirinya. Pemenangnya akan memunculkan raja-raja kecil di daerah mereka.
Namun...
Menyalahkan atau menuding mereka aja, gak bener juga pak Mpud..
Jika indikatornya adalah kebijakan, sekuat apa sih kebijakan daerah dalam mengatur daerahnya? Karena kebijakan daerah gak bisa serampangan, semuanya merujuk pada aturan baku yang telah dibuat pemerintah pusat. Semafia-mafianya kepala daerah, tetap harus mengikuti aturan pusat juga.
Pak Mpud sepertinya mau nabok raja besar dengan menunjuk raja kecil.
Padahal ada yang seharusnya bisa Pak Mpud tunjuk dibiayai cukong jika indikatornya adalah kebijakan yang pro pengusaha.
Selama periode pertama, bagaimana kebijakan negara ini pak? Tax Amnesti diberlakukan dengan alasan mendongkrak pajak. Siapa yang menikmati tax amanesti tersebut? Para cukong.
1. Cukong-cukong pengemplang pajak malah diberikan ampunan dan karpet merah atas penunggakan pajak usahanya. Bukannya menindak tegas dengan menyita aset atau bekukan izin usaha, malah memberi ampunan atas kesalahan mereka. Ini bukti bahwa kebijakan berpihak pada cukong.
https://republika.co.id/berita/pvnd12415/pengusaha-ingin-emtax-amnestyem-sekali-lagi
Sedangkan untuk rakyat, jual beli di bukalapak aja mau dikenakan pajak. Padahal itu sektor UMKM rakyat.
2. Ngotot membahas dan berusaha sahkan RUU Omnibus Law, itu untuk siapa? Untuk cukong juga. Karena banyak pasal-pasalnya justru bepihak pada pengusaha dan memberikan mereka kemudahan untuk investasi dengan mengkebiri hak pekerja.
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/16441761/buruh-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-lebih-berpihak-pada-pengusaha
Banyak buruh protes, kelompok lingkungan juga protes karena pengusaha bisa bebas dari hukum karena omnibus law meniadakan sanksi pidana atas pelanggaran lingkungan yang mereka lakukan.
3. Pelarangan ekspor bijih nikel, lalu memberi kemudahan perusahaan asing membangun smelter nikel di negara ini. Itu kebijakannya untuk siapa? Untuk cukong juga. Penjelasan Faisal Basri akan hal ini sangat menarik...
https://faisalbasri.com/2020/09/08/presiden-dibohongi-mentah-mentah/
Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar dunia. Namun harus impor produk nikel untuk kebutuhannya karena kebijakan negara. Karena produksi nikel melimpah, namun tidak bisa ekspor. Menyebabkan harga nikel jatuh di negara kita.
Akibat kebijakan itu, bijih nikel kita dihargai rendah oleh pemilik smelter asing yang mendapatkan izin berdiri di negara kita. Kecerdikan mereka mengakali tidak boleh ekspor biji nikel mentah, maka mereka proses nikel menuju 25% barang jadi. Hanya 25% saja, mereka bisa bebas ekspor keluar. Karena larangannya kan eskpor biji nikel mentah.
Lalu mereka ekspor hasil seperempat jadi tersebut ke negara mereka sendiri, dan mereka olah lagi menjadi 100% di negara asal mereka. Setelah jadi 100%, mereka ekspor hasilnya ke negara kita lagi.
Lihat betapa cerdiknya mereka yang justru kita fasilitasi.
Biji nikelnya dari kita, tapi proses akhirnya malah kita impor dari negara-negara yang meletakkan smelter silumannya disini.
Jika ada peraturan smelter dalam negeri harus olah 100% dan harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri, mungkin negara-negara dunia akan impor pada kita untuk pengadaan baterai lithium. Itu baru satu produk saja. Belum masuk produk lainnya.
Sampai disini apakah Pak Mpud bisa menunjuk lagi, siapa sebenarnya yang patut dikatakan berkuasa karena dibiayai cukong?
Apakah raja kecil di daerah, atau raja besar yang Pak Mpud tau siapa orangnya? Jika berani menunjuk raja kecil, ada baiknya raja besar ikut disertakan.
(By Iwan Balaoe)
