[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi.
Dalam pengumuman PDIP terkait cagub-cawagub Sumatera Barat untuk Pilkada 2020, Puan sempat menyebut agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik karena dianggap menyakiti masyarakat Sumbar.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!"
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan, Rabu (2/9/2020).
[Video]
— 𝚍𝚎𝚖𝚘𝙲𝚁𝙰𝚉𝚈ⒾⒹ (@demoSoCRAZY) September 4, 2020
Banyak yang menanggapi pernyataan Puan Maharani ini. Salah satunya Anggota DPD RI asal Sumbar, Emma Yohana.
"Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD RI asal Sumatera Barat, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu, karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatera Barat terhadap negara Pancasila," kata Emma kepada wartawan di Padang, Kamis (3/9/2020), seperti dilansir detikcom.
Selain terkesan masih meragukan komitmen Sumbar terhadap negara Pancasila, Emma merasa pernyataan tersebut telah memposisikan Sumbar sebagai pendatang baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pernyataan itu telah memposisikan Sumbar sebagai komunitas baru di Indonesia. Pertanyaan saya, Bung Hatta yang selalu bahu-membahu dengan Bung Karno untuk memerdekakan negeri ini, sesungguhnya siapa?" tanya dia.
Peraih suara terbanyak dalam Pileg DPD RI di Sumbar tahun 2019 itu menyatakan Pancasila di Sumbar bukan lagi menjadi komoditas politik karena keseharian masyarakat Sumbar yang dihuni oleh mayoritas etnis Minang, sudah mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh.
"Kami di Sumbar ini tidak ada yang merasa lebih Pancasilais. Kenapa? Ya, karena Pancasila itu sudah ibarat pakaian harian kami. Bahkan, sebelum Pancasila ini dirumuskan oleh Bung Karno, etnis Minang sudah mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.[]
