[PORTAL-ISLAM.ID] ISTANBUL - Kedua kelompok yang selama ini jadi seteru di Palestina, Hamas dan Fatah, akhirnya satu suara untuk menggelar pemilihan umum di wilayah itu.
Penguasa Gaza Hamas dan seteru mereka di Tepi Barat yang diduduki, Fatah, telah setuju untuk mengadakan pemilihan umum Palestina pertama dalam hampir 15 tahun, demikian dikatakan para pejabat dari kedua belah pihak seperti dilaporkan AFP, Kamis (24/9/2020).
Menurut rencana pemungutan suara tersebut akan dijadwalkan dalam enam bulan ke depan di bawah kesepakatan yang dicapai antara pemimpin Fatah Mahmud Abbas dan kepala politik Hamas Ismail Haniyeh.
“Kami telah sepakat untuk pertama-tama mengadakan pemilihan legislatif, kemudian pemilihan Presiden Otoritas Palestina, dan terakhir Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina,” kata Jibril Rajub, seorang pejabat senior Fatah, seperti dikutip dari AFP, Kamis (24/9).
Saleh al-Arouri, seorang pejabat tinggi Hamas, mengatakan kesepakatan itu dicapai selama pertemuan yang diadakan di Turki.
“Kali ini kami mencapai konsensus yang nyata,” katanya, berbicara kepada AFP melalui telepon dari Istanbul.
“Perpecahan telah merusak tujuan nasional kami dan kami sedang bekerja untuk mengakhirinya,” Arouri menambahkan.
Pemilihan parlemen Palestina terakhir diadakan pada tahun 2006 ketika Hamas menang telak secara tak terduga.
Kedua belah pihak membentuk pemerintah persatuan setelah pemungutan suara tahun 2006, tetapi segera runtuh dan bentrokan berdarah meletus di Jalur Gaza antara kedua pihak pada tahun berikutnya.
Hamas sejak itu memerintah Gaza, sementara Fatah menjalankan Otoritas Palestina yang berbasis di kota Ramallah, Tepi Barat.
Berbagai upaya rekonsiliasi gagal menutup keretakan, termasuk perjanjian pertukaran tahanan pada 2012 dan pemerintahan persatuan yang berumur pendek dua tahun kemudian.
Pembicaraan baru-baru ini telah dipicu oleh dua negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain yang menormalisasi hubungan mereka dengan Israel.
Kesepakatan tersebut putus dengan konsensus Arab selama puluhan tahun yang menyatakan bahwa hubungan dengan negara Yahudi tidak boleh dinormalisasi sampai telah menandatangani kesepakatan damai yang komprehensif dengan Palestina.[AFP/RMOL]
