Oleh: Dr. Nandang Burhanudin
"Turki tetap sekuler", itulah penegasan partai AKP penguasa Turki saat ini. Hanya saja, Hamza Tekin, wartawan yang dekat dengan istana kepresidenan menegaskan, sekuler Turki memiliki makna berbeda dengan definisi sekuler di negara lain.
Misalnya, jika sekuler versi Mesir, Saudi, adalah menjauhkan Islam dari politik dan murni "agama untuk Tuhan, negara untuk penguasa/raja" atau sekularisasi versi Barat yang memisahkan agama untuk Tuhan dan negara untuk rakyat.
Maka sekuler versi AKP adalah negara memberi kebebasan kepada semua pemeluk agama untuk menunjukkan identitas dan hak menjalankan ibadahnya, sehingga negara menjauhi campur tangan untuk urusan privat.
Hanya saja, karena mayoritas Turki adalah Muslim, maka negara sekuler Turki memberikan jaminan sepenuhnya kepada masyarakat Muslim Turki untuk menjalankan kewajiban personal kepada Tuhannya.
Negara hanya membantu fasilitas, infrastruktur, kemudahan akses, anggaran imam-guru ngaji, dan kesejahteraan pemeluknya. Hal yang sama dirasakan pemeluk Kristen, kaum sekuler, hingga pemeluk kepercayaan lain di Turki.
Dengan demikian, Turki sekuler versi AKP fokus pada pengelolaan potensj negara yang pastinya netral. Misalnya, bab kesejahteraan, supremasi hukum, infrastruktur keuangan, fasilitas publik memadai, swasembada pangan, ekspor, industri pertahanan, industri medis, lapangan pekerjaan, hingga kedaulatan menentukan masa depan negara tanpa dikte pihak luar.
Sekuler Saudi-Mesir kini membuat kedua negara bangkrut dan terlilit hutang. Semua produk alutsista, medis, pangan dikendalikan pihak luar. APBN digunakan kepentingan pemuasan syahwat para pangeran dan para jenderal tentara dan polisi. Maka suara mimbar dibungkam, kecuali mimbar yang mengelukan rejim.
Barat mendukung sekularisasi versi pertama (Saudi-Mesir) dan menolak versi kedua (Turki). Sebab sekularisasi di Turki mendekatkan rakyat pada Islam. Tapi dalam versi Saudi dan Mesir, mencerabut rakyat dari nilai-nilai Islam. Bagaimana dengan Indonesia?[]
