TURKI TANGGAPI AS SOAL PIMPINAN HAMAS
"AS membackup PKK/PYD terang-terangan. Padahal AS mengelompokkan organisasi pemberontak komunis tersebut masuk dalam daftar organisasi teroris. AS juga memberi tempat kepada pimpinan FETO organisasi teror Gulen. Oleh karena itu, AS tidak berhak mengkritik Turki atau negara-negara lainnya, hanya karena mereka bertemu dengan gerakan perlawanan HAMAS yang pernah terpilih secara demokratis oleh rakyat Palestina," tegas jubir Kemenlu Turki.
Sebelumnya, The Jerusalem Post memberitakan bahwa Departemen Luar Negeri AS pada Selasa mengutuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan karena menjamu dua pemimpin 'kelompok teror' Hamas di Istanbul selama akhir pekan.
Erdogan bertemu dengan delegasi Hamas yang termasuk kepala politbiro Ismail Haniyeh dan pemimpin nomor 2 'kelompok teror' itu, Saleh al-Arouri - seorang komandan militer tertinggi yang kepalanya dihargai $ 5 juta.
"Jangkauan lanjutan Presiden Erdogan terhadap organisasi teroris ini hanya berfungsi untuk mengisolasi Turki dari komunitas internasional, merugikan kepentingan rakyat Palestina, dan memotong upaya global untuk mencegah serangan teroris yang diluncurkan dari Gaza," kata Foggy Bottom Jubir kemenlu AS dalam sebuah pernyataan.
“Kami terus meningkatkan keprihatinan kami tentang hubungan pemerintah Turki dengan Hamas di tingkat tertinggi. Ini adalah kedua kalinya Presiden menyambut kepemimpinan Hamas ke Turki tahun ini, dengan pertemuan pertama terjadi pada 1 Februari,” tambahnya.
Awal bulan ini, The Telegraph melaporkan bahwa Turki sedang dalam proses memberikan kewarganegaraan kepada anggota tinggi Hamas yang tinggal di wilayahnya yang dicurigai terlibat dalam mengarahkan serangan teror. Dari 12 anggota senior tersebut, sebagian besar telah diberi kewarganegaraan, lapor harian Inggris itu .
Presiden Erdogan nampaknya memanfaatkan hiruk pikuk normalisasi UAE-Israel, untuk secara intensif memberi perhatian kepada perjuangan rakyat Palestina. Presiden Turki juga berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas melalui telepon pada hari Jumat.
Kebijakan Presiden Erdogan didasarkan pada perspektif bahwa Hamas sebagai gerakan politik yang sah.
Menurut Times of Israel, hubungan hangat Turki dengan Hamas tumbuh lebih terbuka karena hubungan dengan Israel menjadi dingin selama dekade terakhir. Israel sejak lama mengeluh kepada Ankara tentang hubungannya dengan Hamas, tetapi tidak berhasil.
Hamas sangat berterimakasih kepada pihak Turki, mengingat perubahan politik di Teluk selain Qatar, Oman dan Kuwait. Pada 2019, anggota Hamas yang menetap di Saudi Arabia ditangkapi. Sedangkan di UAE menjadi target pembunuhan Mossad. Praktis dengan paspor Turki, anggota Hamas yang pro-demokrasi, akan mudah bepergian ke pelbagai belahan negara dunia.
(By: Dr. Nandang Burhanudin)
