[PORTAL-ISLAM.ID] Posisi presiden bisa dimakzulkan jika melakukan transaksi kemaksiatan politik atau political prostitution.
Begitu kata pengamat politik, Rocky Gerung di acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8/2020).
Menurut Rocky, kondisi saat ini telah terjadi defisit moral karena adanya transaksi political prostitution yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Political prostitution yang dimaksud ialah adanya proses transaksi antara Presiden Jokowi dengan Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo yang mengaku sempat ditawari jabatan jika rela mundur dari pencalonan di Pilkada Solo 2020. Di mana dalam Pilkada Solo, ada nama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
"Itu adalah political prostitution, ya pelacuran politik juga yang lebih berat hukumannya daripada pelacuran individual, Hana Hanifah. Hana Hanifah di ruang tertutup, presiden di ruang terbuka, di Istana transaksi kemaksiatan politik," ujar Rocky Gerung, Minggu (2/8).
Hal itu makin parah tatkala para pembantu presiden di kabinet hanya diam melihat peristiwa tersebut. Ia menyindir Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yang disebut ada dalam pertemuan dan hanya menonton pelacuran politik di panggung Istana dan tidak berbicara apa-apa.
"Tapi orang akan tagih, kalau dalam sistem politik beradab itu presiden ketahuan bikin transaksi kemaksiatan politik, political prostitution itu sudah di-impeach karena etiknya dilanggar habis-habisan," jelas Rocky.
Dengan demikian, sambung Rocky, political prostitution merupakan bentuk defisit moral bangsa Indonesia saat ini.
"Dan untuk itu kita berharap agar supaya segala macam transaksi yang sifatnya politis berhenti per hari ini. Jadi untuk itu ada gerakan semacam ini, kita sebut gerakan menyelamatkan Indonesia, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan artinya sudah ada yang tenggelam, makanya diselamati, bukan lagi mencegah korban, (tapi sudah) banyak korbannya," pungkasnya. [RMOL]
