[PORTAL-ISLAM.ID] Jakarta - DKI Jakarta menyandang predikat sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia. Jakarta mendapat Indeks Demokrasi (IDI) 2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 88, 29 atau dalam kategori kinerja baik. Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan mendapat nilai sempurna 100.
"Setelah 2 tahun saya di Jakarta, baru saya tawarkan pertanyaan balik, tolong ditunjukkan selama 2 tahun ini kebijakan mana yang intoleran, tolong ditunjukkan, kebijakan mana yang diskriminatif, tolong ditunjukkan fakta mana yang bisa membenarkan imajinasi bahwa gubernur dan pemerintahan adalah gubernur pemerintahan intoleran," ujar Anies dalam acara Memoar Pilkada DKI 2017 yang disiarkan di Channel YouTube Mardani Ali Sera, Senin (10/8/2020).
Menurutnya, selama ini pihaknya tidak membalas imajinasi atau pikiran kelompok yang kontra terhadap hal yang sama. Sebab, kata Anies, semua yang disampaikannya akan menjadi lawan kata kelompok kontra tersebut.
"Jadi imajinasi yang dibangun secara terus menerus kepada kami itu tidak dibalas dengan imajinasi lagi. Karena itu jadi kata saya, lawan kata dia, jadi dibenturkan dengan kenyataan. Tunjukkan kebijakan diskriminatif yang ada, kalau itu semua nggak ada, semua orang yang berakal sehat pasti akan menyimpulkan berarti imajinasi itu batal. Karena dia nggak temukan validasinya dengan kenyataan," katanya.
"Kalau sudah gitu tetap pertahankan imajinasinya berarti ada problem dengan cara berpikir. Apalagi sekarang sudah 2,5 tahun perjalanan menjelang 3 tahun, framing-framing itu makin temukan fakta betapa nggak relevan di sini," sambungnya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan, 23 janji kampanye bermula dari dasar keadilan sosial. Menurutnya, salah satunya untuk mewujudkan keadilan sosial dengan membuat janji politik.
"Satu muncul dari janji kampanye, 23 janji kampanye, kemudian setelah itu adalah proses politik, setelah itu kemudian kita menerjemahkan di dalam pemerintahan ini menjadi namanya KSD, kegiatan strategis daerah, itu adalah terjemahan dari 23 janji kampanye diterjemahkan dari KSD," ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan KSD tersebut kemudian dibuat menjadi program kerja. Menurut Anies, program kerja itu ada yang selesai dalam waktu satu tahun hingga lima tahun masa kepemimpinan.
"KSD ini lalu diturunkan secara teknokratif dalam setiap program-program yang ada di DKI, kalau kita ingat sesudah masa pilkada menunggu sampai masa pelantikan itu kan waktunya 5 bulan lebih. Itu ada tim yang disiapkan. Lalu itu muncul menjadi dokumen untuk dibawa menjadi tugas pemerintahan," katanya.
Anies meyakini 23 janji kampanye yang sudah menjadi KSD itu akan selesai dalam 5 tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengaku dirinya memiliki daftar program mana saja selesai dalam waktu satu hingga lima tahun mendatang.
"Lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama, ada yang tuntasnya tahun keempat, tahun kelima. Tapi yang paling penting kita punya matriksnya apa yang selesai kapan. Ini alhamdulillah kita jaga terus insyaallah nanti di ujung awal tahun kelima, kita akan bisa lihat secara lengkap insyaallah semuanya terlaksana," tandasnya. [detikcom]
