[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Sekolah di negeri atau swasta sekarang sama. Siswa yang miskin dibiayai Pemprov DKI Jakarta, termasuk uang pangkalnya.
Kemarin banyak yang protes PPDB ya. Salah satunya karena kekhawatiran warga yang miskin, yang tak bisa masuk sekolah negeri. Takut masuk sekolah swasta, karena biayanya yang mahal. Alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta punya solusinya.
Gubernur Anies Baswedan membuat kebijakan keren. Bahwa bagi anak-anak miskin yang tak tertampung di sekolah negeri, dapat bersekolah di sekolah swasta. Biaya sekolah akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya SPP, seragam, buku, biaya transport dan pangan murah, seperti yang selama ini telah diberikan lewat KJP Plus. Kali ini uang pangkalpun akan dibiayai.
Jika tak tertampung di negeri, memang tak terhindarkan anak masuk sekolah swasta. Sebab daya tampung sekolah negeri tak mencukupi. Membangun sekolah negeri lagi bukanlah solusi jitu karena butuh biaya besar dan waktu yang lama. Maka kolaborasi dengan masyarakat (sekolah swasta) adalah solusi paling baik. Yang terpenting adalah bahwa warga Jakarta yang miskin tetap bisa sekolah gratis. Baik di negeri atau swasta.
Keren sangat kebijakan Gubernur Anies 👍
Selain Uang Pangkal, Pemprov DKI Akan Bantu SPP Siswa Gagal PPDB yang Masuk Sekolah Swasta
Siswa siswi ini diketahui harus masuk ke SD, SMP, SMA/SMK swasta lantaran tidak lolos pada Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) tahun ajaran 2020/2021.
Hal ini dijelaskan Anies dalam rapat pimpinan bantuan biaya masuk sekolah swasta.
"Jadi kita bantu di situ. Ini uang pangkal nih. Nah nanti kita lihat apakah data SPP swasta," ucap Anies dalam video yang di Akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).
Anies pun menanyakan besaran biaya SPP per bulan di sekolah swasta kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana.
"Ada yang Rp 200.000, ada yang Rp 700.000, ada yang Rp 900.000. (Rata-rata biaya) Rp 800.000, Rp 1 juta," jawab Nahdiana.
Anies berujar, bila biaya SPP sekolah swasta terlalu mahal, maka orangtua pun urung memasukkan anaknya ke sekolah swasta meski uang pangkal atau uang masuk dibantu oleh Pemprov DKI.
"Karena kalau SPP-nya terlalu mahal, orang enggak mau masuk juga. Ini harus duduk, mengatur cara pembiayaan SPP itu. Sehingga orangtua bisa merencanakan," kata Anies.
Ia pun meminta kepada Nahdian dan Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Catur Laswanto untuk memastikan biaya SPP di sekolah swasta agar bisa disubsidi Pemprov DKI.
"Kita tugaskan saja ya pak Kesra dan Bu Kadis untuk membuat kajian struktur biaya bagi sekolah swasta. Kembali ke kita pekan depan. Terus kita mau bantunya gimana nanti, sehingga ketika kita merancang Perda itu bisa leluasa. Maksud saya gini, kita nanti akan punya satuan-satuan seperti ini yang total," jelasnya.
"Karena SPPnya ini kan transfer ke sekolah bukan kepada siswa tapi ke sekolah jadi kita lihat besarannya seperti apa," tambah Anies.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal membantu biaya uang pangkal 85.508 siswa yang gagal PPDB tahun ajaran 2020/2021 untuk masuk ke sekolah swasta.
Siswa yang bakal dibantu terutama yang terkena dampak Covid-19.
Pada pendaftaran PPDB beberapa waktu lalu, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653. Dan yang tidak diterima sebanyak 126.011.
"Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," jelas Catur.
Untuk perkiraan kebutuhan biaya dari jumlah tersebut adalah mencapai Rp 171 miliar atau secara rinci Rp 171.065.500.000.
Sumber: Kompas
