Dokumen daftar komisaris BUMN yang diperoleh Tempo, menunjukkan hampir semua partai mendapat jatah komisaris dengan jumlah beragam. Berikut liputan Tempo:
Kado Ketua untuk Kader
👉Erick Thohir tak mempersoalkan partai ramai-ramai meminta kursi komisaris.
👉Permintaan partai diajukan secara langsung atau resmi kepada Erick.
SETELAH dilantik sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Oktober 2019, Erick Thohir kerap mendapat permintaan yang sama dari petinggi partai politik. Hal itu berupa permohonan memberikan kursi komisaris bagi para kader partai ataupun nama-nama profesional yang diusulkan partai pendukung pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Erick tak mempersoalkan permintaan tersebut. “Tapi tidak bisa semuanya saya setujui,” kata Erick dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Kamis, 16 Juli lalu. Menurut dia, permintaan jabatan komisaris itu masuk lewat berbagai cara. Misalnya melalui pesan WhatsApp atau disampaikan langsung. Seorang petinggi partai besar pendukung pemerintah mengaku pernah bertemu dengan Erick dan menitipkan sejumlah nama. Namun Erick hanya menyetujui satu nama.
Belakangan, Erick Thohir mengubah mekanisme pengajuan calon komisaris. Mereka yang mengajukan nama calon komisaris harus mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN. “Supaya ada hitam di atas putih,” ujar Erick dalam wawancara dengan Tempo. Surat itu, Erick mencontohkan, berisi nama-nama calon komisaris, lengkap dengan klasifikasinya, serta posisi BUMN yang dituju. Di akhir surat, pengirim pun meminta Erick menyetujui nama-nama calon komisaris tersebut.
Erick menyatakan surat itu bisa menghindarkannya dari tudingan bahwa ia hanya meloloskan orang yang dikenalnya sebagai komisaris. Apalagi, kata dia, penentuan komisaris di perusahaan pelat merah kerap diikuti tarik-ulur dengan partai ataupun relawan. “Keras banget,” ujar Erick. Dia menyatakan tidak ada yang salah dengan komisaris yang berlatar belakang kader partai. “Hanya, perlu dijaga supaya komposisinya seimbang.”
Dokumen
Dokumen daftar komisaris BUMN yang diperoleh Tempo menunjukkan hampir semua partai mendapat jatah komisaris, dengan jumlah beragam. Dalam dokumen tersebut tercatat, misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan setidaknya tiga kader sebagai komisaris di BUMN perbankan. Mereka adalah Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta, yang menjadi Komisaris Bank Mandiri; anggota Dewan Pakar Megawati Institute, Iman Sugema, yang menjadi Komisaris Bank BNI; dan Dwi Ria Latifa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 dari partai banteng, sebagai Komisaris Bank BRI.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto membenarkan kabar bahwa kader partainya mendapat kursi komisaris. Bambang mengklaim orang-orang yang diajukan partainya memiliki latar belakang yang sesuai dan profesional. Ihwal proses penentuan calon komisaris, Bambang mengaku tidak mengetahuinya. “Penentuan siapa yang terpilih ya di BUMN,” ujarnya.
Pada Februari lalu, pengumuman nama komisaris di tiga bank tersebut sempat membuat sejumlah pengurus Partai NasDem bertanya-tanya karena tak menyebut satu pun kader partai itu. Padahal NasDem sudah menyodorkan sejumlah nama calon komisaris kepada Erick sejak Desember tahun lalu. “Saat itu di internal kami menjadi pembicaraan karena NasDem belum mendapat satu pun kursi komisaris,” tutur kader Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, Rabu, 8 Juli lalu.
Dua politikus NasDem menuturkan, nama-nama calon komisaris disetorkan wakil ketua umum partainya, Ahmad Ali, yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR. Ali tak merespons panggilan telepon ataupun pesan dari Tempo hingga Sabtu sore, 18 Juli. Adapun Irma menyebutkan nama calon komisaris memang diserahkan resmi oleh partainya.
NasDem akhirnya mendapat kursi itu ketika Irma ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I pada 20 April lalu. Irma mengaku sudah mengetahui bakal menjabat komisaris pada Maret lalu. Saat itu, kata dia, Erick Thohir meminta bantuannya menjadi komisaris di BUMN yang sesuai dengan kompetensinya. Sepekan sebelum penunjukan, Erick kembali memberikan kabar. “Ketua Erick bilang posisinya sesuai pelabuhan,” ujar Irma. Dia memang pernah bekerja di Pelindo II dan Jakarta International Container Terminal.
Irma memanggil Erick “Ketua” lantaran sama-sama bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. Irma menjadi juru bicara TKN, sedangkan Erick adalah Ketua TKN. Ditanyai ihwal komunikasi ini, Erick hanya mengatakan memang banyak yang menghubunginya soal kursi komisaris.
Setelah Irma, anggota Partai NasDem yang menjabat komisaris pun bertambah. Mereka adalah Sekretaris Mahkamah Partai NasDem Wawan Iriawan sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan Ketua NasDem Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama PT Jasa Marga. Keduanya dilantik pada Juni lalu.
Sebelum dilantik, Irma dan dua rekannya mundur sebagai pengurus partai. Irma mengatakan para komisaris dari NasDem ini pun sudah bertemu dengan Ketua Umum Surya Paloh pada akhir Juni lalu. Kepada tetamunya, Surya mengutarakan kegembiraannya setelah dilapori partainya mendapat tiga kursi komisaris. “Oh ya tiga. Alhamdulillah,” ujar Irma menirukan ucapan Surya saat makan siang di lantai 5 di kantor NasDem tersebut.
Dalam dokumen yang diperoleh Tempo, Partai Golkar, yang juga menjadi pendukung pemerintah, mendapat lebih dari lima kursi komisaris. Salah satunya Rizal Mallarangeng, yang menjabat Komisaris Telkom. Rizal, mantan Wakil Ketua Umum Golkar, menyebutkan dia menjadi komisaris karena namanya diajukan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Airlangga belum merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo.
Rizal mengaku ditelepon seorang pejabat BUMN pada April lalu dan diminta segera mengirimkan data diri. “Saya bilang siap, dengan senang hati, karena sesuai dengan keahlian,” ujarnya, Jumat, 17 Juli lalu. Ia berharap bisa ditempatkan di BUMN telekomunikasi. Tak lama kemudian, Rizal menjalani uji kompetensi. Juni lalu, ia diumumkan menjadi komisaris. Rizal menyatakan sangat wajar partai pendukung pemerintah mendapat kursi komisaris selain jabatan menteri. “Di Amerika, bahkan sampai jabatan eselon bisa diisi dari keterwakilan partai,” ujarnya.
Hingga pertengahan Juli ini, masih ada partai yang menunggu jabatan komisaris. Partai Persatuan Pembangunan, misalnya, sudah menyerahkan nama-nama calon komisaris, tapi belum mendapat kursi. “Ada yang menyebut di anak usaha Bank Mandiri, tapi ya kami tetap menunggu pengumuman saja,” ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.
Sumber: Majalah Tempo
