Perubahan Konstitusi Rusia
Pada 25 Juni hingga 1 Juli 2020 lalu Rusia melakukan referendum untuk mengubah konstitusi negaranya. Usulan perubahan yang ditawarkan Putin diterima oleh sebagian besar rakyat Rusia.
Perhatian dunia lebih tersedot pada isu bahwa perubahan ini memungkinkan Putin berkuasa lagi hingga 2036, karena dengan konstitusi baru, periode Putin yang lalu tidak dihitung atau semacam diputihkan.
Pengamat dan media Amerika bahkan menyebut referendum ini sebagai panggung teater untuk mempertontonkan betapa Putin punya legitimasi yang kuat karena didukung rakyat Rusia.
Saya ingin melihat referendum Rusia ini dari sisi yang lain, yaitu sebagai respons strategis terhadap tantangan jangka panjang Rusia.
Negara sebesar Rusia, yang kini terlibat dalam ketegangan global di berbagai hotspot, memerlukan figur pemimpin yang kuat. Ancaman keutuhan wilayah, perang dagang dan sabotase ekonomi, dan infiltrasi budaya diamati dengan cermat oleh Putin.
Ketika perang terbuka terlalu mahal secara finansial, sosial, serta reputasi internasional, kini dunia bergerak ke perang hibrida (hybrid war) yang memadukan antara perang konvensional (militer), paramiliter (orang terlatih namun bukan bagian dari militer “resmi” negara tertentu), dan perang yang tidak teratur dengan ancaman cyber warfare, senjata nuklir, senjata biologi dan kimia, dan perang informasi.
Sebagian ahli strategi dunia menyebut juga bahwa perang dagang kini adalah perang sebenarnya karena tak kalah “mematikan” atau memperlemah satu negara yang dapat berujung pada merosotnya legitimasi pemerintahan yang sah, dan akhirnya kalah pada pemilu atau oleh pemberontakan.
Putin memahami ini dan menyiapkan bangsa Rusia menghadapi tantangan eksistensial di masa yang akan datang.
Dari perspektif geopolitik, yang paling signifikan adalah pengakuan diri sebagai penerus Uni Soviet dalam hubungan dengan perjanjian, organisasi, dan kepemilikan aset internasional. Ini berarti kekuasaan politik Rusia akan lebih besar dari wilayah politik Rusia sekarang.
Putin memahami Rusia membutuhkan alat rekayasa sosial baru dan alat itu adalah konstitusi. Misalnya, konstitusi baru ini secara tegas menyebut Rusia sebagai negara bertuhan (esktrem dari pendulum sebelumnya sebagai negara komunis) dan melarang pernikahan sejenis.
Putin mengondisikan Rusia lebih konservatif dari segi budaya untuk memperkokoh sendi-sendi bangsa Rusia dari infiltrasi budaya yang tidak sepenuhnya menguntungkan kepentingan nasional Rusia.
Putin menjadi pemimpin yang sangat kuat secara konstitusional dengan jangka waktu yang lama.
Ini dibutuhkan Rusia untuk mempertahankan posisi politik dan ekonomi mereka di tengah konstelasi global baru yang diperparah oleh krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.
Apakah strategi jangka panjang itu efektif bagi Rusia? Waktu juga yang akan mengujinya. Tapi kita belajar satu hal: mereka berjibaku habis-habisan untuk bertahan di tengah krisis berlarut.
Jum'at, 10 Juli 2020
Oleh: Muhammad Anis Matta
(Ketua Umum Partai Gelora Indonesia)
Perubahan Konstitusi Rusia Pada 25 Juni hingga 1 Juli 2020 lalu Rusia melakukan referendum untuk mengubah konstitusi...
Dikirim oleh Anis Matta pada Kamis, 09 Juli 2020
