Pertama, tentu kita mendoakan supaya Presiden Jokowi sehat—setelah diberitakan sempat bertemu Wakil Wali Kota Solo yang positif COVID-19. Selebar apa pun jurang pandangan kita, doa untuk yang terbaik adalah wajib bagi sesama manusia.
Tapi soal pengelolaan negara, kisahnya berbeda. Kritis perlu. Kecaman jangan diberangus. Begitulah salah satu cara supaya negara ini baik jalannya.
Adian Napitupulu, seorang aktivis pendukung terdepan Presiden Jokowi, berkata 5.000-6.200 direksi dan komisaris BUMN adalah titipan mafia! Mereka orang-orang yang tidak jelas rimba dan rahimnya: bukan dari parpol, bukan dari relawan/pendukung, bukan TNI/Polri, bukan dari kementerian/lembaga negara.
Mungkin mereka titipan mafia: mafia migas, mafia infrastruktur, mafia alkes, mafia impor...
Saya tidak peduli motif pernyataan Adian itu apakah karena titipan aktivis tidak masuk dan sebagainya. Yang saya peduli konteks personal dan substansi kritiknya.
Bukan hal baru mengenai mafia BUMN. Macam buang angin saja, bau tapi tidak nongol terang-terangan. Wajar saja. Pengertian mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan.
Lionel Messi menggocek lawan adalah soal biasa. Tapi jika ia menggocek kawan, itu luar biasa. Begitulah politik. Apa betul Presiden Jokowi menggocek kawan sendiri? Jika betul, tentu itu luar biasa. Sebab, menggocek kawan hanya dilakukan oleh mereka yang piawai, dingin, dan memiliki jam terbang tinggi dalam urusan pengkhianatan.
Dengan demikian, diduga keras, mafia di dalam tubuh BUMN nyata adanya. Pesoalannya, mengapa ini tidak dijadikan agenda utama Presiden Jokowi? Lebih jauh lagi bisa kita pertanyakan, apa betul Presiden Jokowi malah melanggengkan kekuasaan mafia itu dengan tidak menempuh kebijakan radikal mencopot mereka yang bercokol dan mengendalikan pergerakan bos besar di balik layarnya?
Perkara-perkara hukum BUMN yang ramai belakangan ini bisa kita jadikan batu uji. Setahu saya dalam persidangan kasus Jiwasraya muncul nama-nama ‘pemain’ kakap (Bentjok hingga grup Bakrie). Dalam kasus PLN, muncul nama Honggo. Kasus Waskita Beton, bahkan dirutnya sudah ditahan KPK. Dalam isu suntikan dana Garuda Indonesia, ada nama CT. Di Pertamina kondang nama MRC sebagai big fish.
Setahu saya juga ada kasus Rekind (anak usaha Pupuk Indonesia) yang menyeret nama kakak menteri BUMN. Kasus pidananya dilaporkan ke Polda Metro Jaya tapi konon berkasnya hilang.
Sederhananya begini. Jika Presiden Jokowi dinarasikan sebagai orang baik yang berkawan dengan orang-orang baik juga, tentu dia akan melibas orang-orang jahat. Tapi mengapa itu tidak dilakukan secara massif? Mengapa mafia masih ada—minimal kata Adian?
Persoalannya simpel. Sebab selama ini kita mengukur siapa Presiden Jokowi tidak berdasarkan ukuran-ukuran yang tepat. Padahal, Jokowi adalah seorang presiden yang seharusnya dinilai dengan ukuran-ukuran semacam ini: apakah ia melakukan yang dijanjikan? Melindungi yang kecil dan tidak berkuasa atau justru memberi karpet istimewa bagi yang mapan?
Menilai dia hanya berdasarkan kategori orang baik atau tidak baik berpotensi menyesatkan!
Jangan pernah lagi melihat seorang politisi yang tengah bertarung demi jabatan publik dengan ukuran-ukuran sekilas baik atau tidak baik, apalagi menilai berdasarkan masuk atau keluar got.
Penglihatan luar dan kesan yang terburu-buru adalah pintu masuk segala jenis penipuan dalam kehidupan politik dan kehidupan dunia yang fana ini secara umum.
(Agustinus Edy Kristianto)
*fb
