[PORTAL-ISLAM.ID] Gara-gara mengkritik pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS, Tere Liye diserang buzzer.
"Emangnya lu bisa buat BPJS gratis tdk dipungut biaya dan kesadaran ? Tulisan lu saja belepotan , apalagi ngerjain BPJS ? Sudahlah jangan banyak kritik yg TDK mutu seperti para kadrun pekok, negara ini sdh sangat lebih baik dari pada dulu. Pemerintahan dibawah Bpk Jokowi, sdh paling baik saat ini," kata akun Leonardus Wibowo mengomentari postingan Tere Liye di fb.
Penulis Novel Best Seller, Tere Liye memang dikenal rajin mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Tere Liye rajin menuliskan kritikannya di akun facebooknya yang diikuti 5,6 juta netizen.
"Kenapa Tere Liye mengkritik pemerintah? KARENA dia bayar pajak. Lapor SPT. Menunaikan kewajibannya sebagai WNI," tulis Tere Liye di status fbnya.
Terbaru, penulis novel 'Negeri Para Bedebah' ini mengkritik kenaikan iuran BPJS yang resmi diberlakukan pemerintah per 1 Juli 2020 kemarin.
Menurut Tere Liye, BPJS itu seharusnya tidak wajib.
Berikut tulisan Tere Liye soal BPJS yang kemudian diserang buzzer model Leonardus Wibowo.
***
BPJS itu seharusnya tidak wajib.
Pemerintah bisa menyiapkan jaminan kesehatan untuk penduduk tidak mampu. Berapa jumlah mereka? 132 juta. Deal, semua ditanggung pemerintah. Beres. Selesai. Darimana uangnya? Dari pajak yang dibayar rakyat (tentu dari kelompok rakyat yang bayar pajak). Inilah namanya subsidi silang. Rakyat yang penghasilannya kena pajak, mensubsidi rakyat yang tidak mampu.
Sementara di luar 132 juta ini, terserah mereka mau ikut mana. Jika mereka terbantu dengan kehadiran BPJS, bagus, mereka akan ikut BPJS. Jika mereka tidak mau, ngapain dipaksa? Mereka bisa merencanakan sendiri jaminan kesehatan keluarganya.
Logika mewajibkan BPJS ini ke seluruh rakyat selalu saja: biar gotong royong, biar dananya cukup, saling bantu, anggap saja sedekah. Ampun dah, sedekah elu bilang? Terus pajak jutaan yang dibayar oleh rakyat mampu bukan dianggap gotong royong? Kalian enak banget, setiap kali mau mungut iuran dari rakyat, selalu kata indah: gotong royong, pancasila, dsbgnya yang keluar. Tapi kalau soal bagi2 jabatan BUMN, kalian diem2 bae, cuma buat elit di lingkaran penguasa saja.
Apesnya, orang2 di atas sana tetap keukeuh dengan logika gotong-royong ini. Produk hukum BPJS ini selalu kebal dikritisi. BPJS hukumnya tetap wajib. Seluruh rakyat ikut. Jika dia pekerja di perusahaan, otomatis dipotong, dsbgnya. Mereka tidak mau sedikit pun membuka pintu untuk diskusi, ayolah, ngapain pula rakyat dipaksa?
Daripada sibuk mungutin seluruh rakyat, lebih baik, BPJS itu buktikan profesional, keren, hebat, dsbgnya. Besok2, tanpa diwajibkan, bahkan warga negara Malaysia, Singapura, malah yang mau ikutan. Berbondong2 warga negara Autsralia juga mau ikut. Uuhh la la, BPJS is very good, kata bule2 itu. Mereka antri daftar BPJS, karena telah menjadi jaminan kesehatan terbaik di seluruh galaksi Bima Sakti. Itu baru logika yang betul.
Paham nggak sih? Kenapa orang2 keberatan iuran BPJS naik? Karena itu wajib. Kalian jangan cengar-cengir, besok lusa, pemerintah bisa semakin crazy soal kata 'wajib' ini. Sekarang saja mereka bisa dengan mudah menaikkan iuran, semau mereka saja. Besok2, kalian tidak ngurus BPJS, Tapera, dll, kalian tdk bisa bikin KTP, dll.
Lebay? Tidak. Jika pemerintah semakin anti kritik, itu bisa saja terjadi.
Lagian, sst, lebay itu adalah saat orang bernama Harun Masiku entah kemana sampai sekarang tidak berhasil ditemukan, sementara petinggi polisi aktif telah menyebar di berbagai institusi, lembaga pemerintahan, 'ngalahin' dwifungsi TNI jaman baheula. Nyadar nggak kalian?
(By Tere Liye)
*Wajib dan lebay BPJS itu seharusnya tidak wajib. Pemerintah bisa menyiapkan jaminan kesehatan untuk penduduk tidak...
Dikirim oleh Tere Liye pada Rabu, 01 Juli 2020
Kami selalu berterimakasih atas kritik dan masukan dari pembaca tulisan Tere Liye. Termasuk yang satu ini, dari Saudara...
Dikirim oleh Tere Liye pada Rabu, 01 Juli 2020
Kenapa Tere Liye mengkritik pemerintah? KARENA dia bayar pajak. Lapor SPT. Menunaikan kewajibannya sebagai WNI. Lah,...
Dikirim oleh Tere Liye pada Rabu, 01 Juli 2020
