[PORTAL-ISLAM.ID] Pesimistis yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai kontraksi ekonomi hingga minus 17 persen bila memilih langkah lockdown di masa pandemik Covid-19 dibantah mentah-mentah.
Menurut ekonom senior Dradjad Wibowo, kekhawatiran tersebut sebenarnya tak akan terjadi bila pemerintah benar-benar menjaga kesehatan masyarakat sejak awal kemunculan Covid-19.
"Saya rasa presiden mendapatkan masukan yang salah. Karena apa? Karena bukti-bukti ilimiah membuktikan negara yang dengan cepat melakukan public health restriction, atau non-pharmaceutical intervention itu menunjukkan negara itu cepat melakukan restriksi lagi," ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/7/2020).
"Itu justru ekoniminya lebih cepat pulih tumbuh," tambahnya.
Hal itu dikatakannya ketika merujuk pada fakta ilmiah dari kasus pandemik flu di tahun 1918. Ciri yang sama ditunjukkan pada pandemik Covid-19 saat ini, di mana New Zealand dan Taiwan merujuk fakta ilmiah tersebut guna menyelamatkan masyarakat dan ekonomi nasional mereka.
"Nah, di tahun 2020 temuan ilmiah itu juga didukung oleh apa yang terjadi di New Zealand dan di Taiwan. Jadi, Taiwan dan New Zealand itu cepat sekali melakukan restriksi sehingga dia cepat sekali mengatasi pandemik," katanya.
Di New Zealand sendiri, kata Dradjad, pada puncak lockdown atau karantina wilayahnya di kuartal pertama tahun 2020 hanya mengalami kontraksi 0,2 persen, sedangkan berdasarkan year on year (YOY) hanya minus 1,5 persen.
"Artinya apa? Bahkan dalam puncak-puncak lockdown saja itu kontraksi di New Zealand tidak terlalu besar. Sementara mereka sekarang sudah berhasil menekan kasus Covid-19 menjadi nol," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai, langkah pemerintah tidak melakukan karantina wilayah atau lockdown dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 sudah tepat.
Ia menyebutkan, jika kebijakan lockdown diberlakukan, hal itu akan berimbas fatal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Saya enggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu, mungkin (pertumbuhan ekonomi) bisa minus 17 (persen)," kata Presiden Jokowi saat saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020), dikutip dari Setkab.go.id.[]
