[PORTAL-ISLAM.ID] Para menteri Kabinet Indonesia Maju terus mendapat kritikan dari publik. Mendikbud Nadiem Makarim tidak lepas dari sorotan.
Setelah Azyumardi Azra, kini Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Alie turut mengomentari. Menurutnya, kinerja Nadiem Makarim tidak profesional dalam memimpin Kemendikbud. Terutama dalam menerapkan pendidikan daring. Sebab, infrastruktur internet di Tanah Air belum merata.
“Listrik masih byarpet, sinyal internet yang masih parah, kuota internet yang mahal, ditambah kesiapan guru atau dosen adalah masalah-masalah pendidikan yang belum nampak progres di masa kepemimpinan Mas Nadiem,” ujar Marzuki di sela-sela diskusi daring Indomedia Poll, Selasa (30/6/2020). Diskusi tersebut bertajuk: Refleksi Kebijakan Mendikbud: Mas Nadiem Bisa Apa?
Diskusi daring itu menghadirkan sejumlah pembicara. Yakni, Azyumardi Azra, Darmaningtyas, Retno Listyarti, Zainuddin Maliki, David Krisna Alka.
Menurut Marzuki Alie, kebijakan yang diterbitkan Mendikbud seperti kebijakan ekonomi, berseri. Sebagaimana diketahui, pada bidang ekonomi, jika kebijakan tidak tepat, maka dapat dikoreksi dan disesuaikan secara berkelanjutan. Sementara kebijakan pendidikan tidak boleh yang menimbulkan kebijakan baru membatalkan kebijakan kemarin. Semestinya kebijakan itu berkesinambungan, sinergis menuju visi pendidikan.
“Demikian pula Kampus Merdeka. Sejauh mana Kampus Merdeka itu? Jangan-jangan nanti justru bukan merdeka tetapi semakin terbelit dengan berbagai aturan,” ungkapnya.
Bentuk ketidakprofesionalan Nadiem lainnya yang disorot Marzuki adalah terkait pendidikan yang hendak dikomersialkan.
“Misalnya dalam RUU Cipta Kerja. Ini jelas menteri mau menjadikan pendidikan seperti Gojek, melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Pendapat senada juga dikemukakan Pengamat Pendidikan Darmaningtyas. Dia berpendapat bahwa Mendikbud Nadiem tidak mempunyai konsep. Sejak awal sosok Nadiem diragukan terutama dalam menjalankan amanah terkait pendidikan karakter. “Bahkan di saat pandemi ini, Kemendikbud tidak mempunyai data yang membantu seperti seberapa banyak guru honorer yang terkena dampak,” ujar Darmaningtyas.
Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra menyebut, semestinya Jokowi memarahi diri sendiri, bukan kepada menteri. Sebab para menteri di Kabinet Indonesia Maju terdapat orang-orang yang tidak cocok dengan bidangnya atau tidak berpengalaman.
“Bidang pendidikan pada masa pandemi ada ketidakseriusan dari mendikbud,” kata Azra, seperti dilansir JawaPos.
