PLN KIAMAT!
Oleh: Ahmad Daryoko
Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (Invest)
Beberapa hari terakhir PLN sibuk menjelaskan terkait kenaikan tagihan listrik secara mendadak dan spektakuler! Ada yang dua x lipat, tiga x lipat...dst. Untung ada wabah Corona sehingga bisa dijadikan justifikasi lonjakan. Kesalahan catat meter pun menjadi argumentasi kenaikan tagihan tersebut!
Hal yang disampaikan PLN diatas adalah benar dan sudah sesuai dengan kewenangan dan kapasitas PLN sebagai operator Ketenagalistrikan.
Namun ada fakta lain yang mempengaruhi lonjakan tagihan listrik tersebut, yaitu fakta berupa faktor Strategis diluar kewenangan PLN terutama yang saat ini terjadi di kawasan Jawa-Bali, yaitu:
1. Adanya instruksi Menteri BUMN yang melarang PLN operasikan pembangkitnya. Sehingga saat ini kelistrikan Jawa-Bali disisi hulu dikendalikan oleh pembangkit IPP Asing dan Aseng. (Pembangkit PLN hanya yang PLTA saja yang beroperasi, sedang yang non PLTA sebesar 15.000 MW mangkrak).
2. Di sisi hilir/pemasaran atau ritail sudah dijual oknum DIRUT PLN saat itu ke taipan semacam 9 Naga dan juga ke perusahaannya (maklum oknum DIRUT ini juga Pengusaha Nasional).
3. Dengan demikian hulu dan hilir kelistrikan Jawa-Bali sudah dikuasai Asing/Aseng serta swasta Nasional (mereka membentuk Kartel Kelistrikan Jawa-Bali). Dan mereka saat ini menyewa jaringan Transmisi dan Distribusi PLN untuk menyalurkan ke konsumen di Jawa-Bali. (PLN Jawa-Bali ibaratnya hanya sebagai "kuli panggul" yang membawa stroom dari juragan pembangkit ke juragan ritail).
4. Karena pemilik komoditas listrik (stroom) adalah bukan PLN lagi (PLN hanya "kuli panggul"), maka harga komoditas listrik tersebut menjadi kewenangan juragan (Kartel). Dan terjadilah kenaikan tagihan listrik tersebut! Inilah yang disebut mekanisme pasar bebas kelistrikan (MBMS = Multi Buyer Multi Seller).
Saat ini sedang terjadi Serah Terima bisnis listrik Jawa-Bali dari PLN ke Kartel. Sehingga PLN harus menyelesaikan pembukuan jual/beli listriknya sehingga berdampak pada akumulasi pembacaan stand kWh meter secara sporadis dan tidak merata.
Sayangnya Media Mainstream dan Televisi Nasional dikuasai oleh para anggota Kartel diatas. Sehingga yang muncul ke permukaan hanya masalah-masalah teknis seperti yang telah di sampaikan PLN diatas.
Kedepan PLN akan semakin terpojok dengan masalah ini. Karena yang terjadi tidak hanya masalah Corona, tetapi adanya kejadian systemik yang diluar kapasitasnya. Sehingga ada tiga kemungkinan yang akan menimpa PLN:
1) PLN akan "angkat kaki" dari kelistrikan Jawa-Bali dengan memindahkan karyawannya di Jawa-Bali ke Anak Perusahaan PT. HPI dan ICON (seperti SK yang diterbitkan oknum DIRUT yg jual Ritail PLN ) yang selanjutnya kedua AP tsb bisa masuk Kartel juga. Dan lambang PLN sementara "dipinjam" Kartel. Selanjutnya PLN hanya urus kelistrikan Luar Jawa - Bali.
2) PLN terang-terangan bubar dan kelistrikan Luar Jawa - Bali di serahkan PEMDA.
3) PLN tetap ada tetapi posisinya sudah di bawah "sub ordinat" dari Kartel dengan cara disewa. (Diawali dengan strategi sewa menyewa jaringan Transmisi dan Distribusi saat ini ).
