Wakil Presiden Maruf Amin saat menerima kehadiran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, di rumah dinas Wapres, Jakarta, Selasa (16/6/2020).
[PORTAL-ISLAM.ID] Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengapresiasi sikap Pemerintah meminta DPR menunda Rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Helmi mengatakan, selain karena RUU tersebut menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, juga berpotensi melahirkan pertentangan antarideologi.
"Untuk itu PBNU menyampaikan kepada Pemerintah untuk membatalkan/menghentikan, dengan cara tentunya menunda pembahasan bersama DPR terkait adanya RUU HIP ini," ujar Helmy saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta, Selasa (16/6/2020) malam, seperti dikutip dari Republika.co.id.
PBNU, kata Helmy, juga mengingatkan prioritas dan program yang harus dikerjakan Pemerintah dan DPR. Apalagi, adanya pandemi Covid-19 memerlukan persatuan bangsa dalam penanganan masalah dan dampak Covid-19.
"Kita semua memerlukan kebersatuan untuk bersama-sana melawan dan menuntaskan masalah Covid-19 ini. Begitu banyak pekerjaan rumah yang lain, mengentaskan kemiskinan, recovery untuk bangkit kembali sebagai satu identitas bangsa yang tetap kuat, tumbuh sebagai bangsa yang besar," ujarnya.
Sementara, PBNU menilai masalah Pancasila adalah sesuatu yang final dan tidak perlu lagi ada dilakukan penafsiran-penafsiran. Justru, ia khawatir jika penafsiran terlalu banyak akan mengurangi makna dari Pancasila.
"Mengingat sudah begitu banyak ketetapan-ketetapan atau perundangan yang telah menentukan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ini upaya kita untuk menghentikan pertentangan ideologis yang tentu ini akan menguras energi kita sebagai bangsa," ungkapnya.
Pada Selasa (16/6) malam, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima kehadiran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Selasa (16/6). Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (16/6) malam itu membahas soal sikap Pemerintah terhadap pembahasan rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
