Murka sebagai Alat Politik & Mengapa Jokowi Marah adalah Teatrikal
Mungkin banyak orang tidak sadar bahwa kemurkaan dan kemarahan seorang pejabat di depan umum adalah alat politik yang ampuh. Agak lama saya memendam pikiran dan pengamatan saya ini. Makin hari, makin jelas bagi saya apa fungsi kemarahan itu.
Saya tidak tahu sejak kapan ini semua dimulai. Yang jelas, saya tertarik mengamati ini sejak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI. Dalam periode 2,5 tahun pemerintahannya, Ahok menjadikan marah-marah di depan umum sebagai salah satu kekuatannya.
Kemarahan itu teatrikal. Dan karena itu lebih mirip seperti performance art (seni pertunjukan). Apalagi kemudian murkanya sang pejabat publik disebarluaskan lewat media. Jangkauannya menjadi semakin luas.
Saya ingat seorang kawan saya di luar negeri bisa berjam-jam mendiskusikan Ahok setelah sang gubernur yang marah-marah di depan anggota-anggota DPRD atau memarahi pegawai-pegawai DKI. Ahok dilihat sudah melakukan smackdown, istilah yang lazim dipakai dalam pertunjukan WWE (World Wrestling Entertainment), yang juga populer di Indonesia.
Kebetulan yang menjadi sasaran Ahok adalah para politisi di DPRD dan para birokrat. Dua golongan ini, dalam persepsi masyarakat umum, adalah public enemy numero uno. Yang pertama karena korupnya. Yang kedua karena inkompetensi dan karena doyaknya makan uang semir (yang korup juga sebenarnya).
Jika ada politisi yang melakukan smackdown terhadap dua kekuatan yang dinilai hampir mustahil untuk ditaklukan, maka hampir dipastikan politisi itu akan menjadi sangat populer.
Ahok berani melakukan itu. Dan, kita tahu pukulan balik (backlash) terhadapnya juga sangat hebat.
Musuh Ahok ada di setiap tikungan. Dan lawan-lawannya sadar dia tidak bisa dikalahkan dengan kontes popularitas. Karena itulah, seperti dalam WWE, pegulat yang dibanting, lalu keluar arena, ambil kursi, dan pukul kepala lawannya. Ahok kalah karena kursi ... silahkan ingat-ingat sendiri.
Keberhasilan selalu membangkitkan epigon-epigon. Sejak saat itu, bila membaca berita dari daerah-daerah, saya kerap menjumpai bupati, walikota, atau gubernur yang marah-marah kepada bawahannya.
Dan, tentu saja, kemarahan tersebut tidak dilakukan secara pribadi dan di ruang pribadi. Bukan itu poinnya. Kemarahan-kemarahan ini harus diluapkan di ruang publik, disiarkan, supaya semua orang tahu. Pengumuman ini menjadi aspek penting dari kemarahan-kemarahan ini. Itulah sebabnya ia menjadi teatrikal. Itulah juga sebabnya ia menjadi semacam performance art.
Jokowi Marah
Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi melakukan hal sama. Dengan suara bergetar, Jokowi berpidato di depan kabinetnya bahwa ada di antara pembantu-pembantunya yang tidak memiliki "sense of crises" di tengah-tengah "extraordinary times" ini.
Kemarahan itu kemudian disiarkan lewat kanal resmi Sekretariat Kabinet. Media arus utama dan media sosial meledak. Untuk para pendukungnya, kemarahan presiden ini sekaligus memperlihatkan bahwa presiden tersandera oleh kepentingan-kepentingan besar yang tidak bisa dia kontrol.
Argumennya, Jokowi adalah orang baik. Akan tetapi, dia selalu diganggu oleh partai-partai dan para pembencinya. Pemikiran seperti ini sesungguhnya ganjil karena tidak seorang memilih presiden untuk menyerah, bukan?
Murkanya Presiden di depan umum ini dipandang sebagai jawaban. Sama seperti Ahok dan politisi-politisi yang menunjukkan kemarahan teatrikal lain, Jokowi dipandang sebagai hero yang men-smackdown para politisi busuk dan inkompeten. Sekalipun sebenarnya dia sendiri yang melakukan tawar-menawar untuk mendudukkan orang-orang yang sekarang dianggap tidak kompeten itu di jajaran kabinetnya.
Selama ini, marah dan murka bukanlah gaya politik Jokowi. Dia lebih dikenal politisi pendiam sehingga lawan atau kawannya harus berkalkulasi untuk menebak ke mana langkahnya. Dalam banyak hal, Jokowi lebih mirip seperti Presiden RI kedua, Soeharto, yang diam dan tersenyum tanpa pernah memperlihatkan preferensinya. Hanya ketika terdesak, Soeharto mengancam "menggebuk" lawan-lawan politiknya.
Jokowi tidak seperti SBY, pendahulunya, yang sering memakai grievances (keluhan) sebagai alat politiknya. SBY seringkali memainkan diri sebagai korban dan sebagai gantinya dia mendapatkan belas kasihan. Tidak ada politisi Indonesia yang lebih lihai menggunakan keluhan sebagai politiknya.
Soeharto rajin menampilkan diri sebagai anak petani. Dia punya peternakan dan pertanian di Tapos dan rajin melakukan temu wicara atau townhall meeting. Soeharto bisa bicara berjam-jam di depan para petani dan memaksa pemirsa di seluruh Indonesia mendengarkannya karena hanya ada satu saluran TV di Indonesia kala itu. Dia menguasai persoalan pertanian, seperti berapa kebutuhan pupuk per hektar, berapa hasilnya, dan lain sebagainya. Soeharto, seperti namanya, juga punya keterampilan berhitung di atas rata-rata. Dia bisa melakukan tambah-kurang-kali bagi di luar kepala.
Jokowi pun mirip. Dia tidak melakukan temu wicara dengan para petani. Reputasi yang menaikkannya ke kursi kepresidenan adalah blusukan. Dia rajin menyambangi rakyat kecil, keluar-masuk kampung, dan mendengarkan apa yang dikeluhkan rakyat.
Blusukan ini jauh berkurang setelah dia jadi presiden. Paling tidak, protokoler presiden tidak mengizinkan dia berjalan kaki keluar-masuk kampung. Ketika blusukan makin jarang, kita melihat Jokowi kemudian bersepeda motor. Tidak lagi berjalan kaki. Kemudian, kita tidak lagi mendengar bahwa presiden naik Avanza atau Innova. Mobil Mercy kepresidenan sekarang lebih menjadi moda transportasinya.
Krisis COVID-19 ini telah membuat semua agenda Presiden Jokowi terhenti. Tidak ada lagi dana untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan menguap. Keinginan untuk membuka destinasi-destinasi wisata baru harus dikubur.
Semuanya harus dikaji-ulang dan tugas utama presiden adalah menangani krisis kesehatan, yang kemudian menjadi krisis ekonomi. Insting pertama Jokowi ketika menghadapi COVID-19 adalah penolakan. Menteri-menterinya, sama seperti administrasi Trump di Amerika Serikat, menertawai Covid-19. Akibatnya sangat fatal. Baru pertengahan Maret, administrasi Jokowi menangani krisis ini secara serius. Dia membentuk Gugus Tugas dan mengoordinasikan penanganannya.
Kita tidak tahu apa alasannya, Presiden Jokowi menempatkan banyak sekali orang-orang militer dan kepolisian untuk menangani krisis ini. Menteri Kesehatan, yang menjadi pusat penanggulangan krisis ini, adalah seorang jenderal militer. Demikian juga Ketua Gugus Tugas (Letnan jenderal) dan dua deputinya (Asop Panglima TNI dan Asop Kapolri). Tidak ada seorang epidemiologis atau ahli kesehatan publik, yang seharusnya menjadi garda depan, yang mengambil peran dalam krisis ini.
Soeharto yang pendiam dan banyak senyum itu mengancam akan menggebuk lawan-lawan politiknya ketika dia mulai tersudut. Apakah kemarahan Presiden Jokowi ini adalah karena dia juga tersudut?
Saya kira iya. Namun, ada perbedaannya yang substansial dengan Soeharto. Saat itu, Soeharto tidak perlu memperhatikan konstituen. Urusannya adalah dengan elite-elite di Jakarta yang dia curigai mulai berkhianat kepadanya. Kekuasaan Soeharto tidak tergantung pada rakyat. Dia seorang diktator. Dia cukup memegang leher beberapa ratus elite di Jakarta yang bisa dia suruh menggorok leher siapa saja yang menentang kekuasaannya.
Presiden Jokowi menghadapi lanskap politik yang sangat berlainan. Dia adalah presiden yang terpilih secara demokratis. Dia tidak memiliki privilese seperti Soeharto yang cukup pegang leher ratusan jenderal untuk berkuasa. Jokowi bergantung pada konstituen.
Itulah sebabnya, kemarahan atau murka yang disemprotkan Jokowi kemarin itu tampak sangat teatrikal. Dia menjadi tontonan menarik. Dan kemarahan itu memang ditujukan kepada anggota-anggota kabinetnya. Namun, yang lebih utama adalah bahwa kemarahan itu harus dipertontonkan kepada para pendukungnya.
Dengan kemarahannya itu, Jokowi menunjukkan dia bukan bagian dari kabinet yang disusunnya sendiri itu. Logika yang aneh. Namun pendukungnya hanya membutuhkan dia tetap "suci" dan tidak tercemar dari inkompentensi kabinetnya.
Kemarahan ini mungkin bisa membangkitkan moral pendukung Jokowi. Tapi, apakah dia akan memperbaiki respons pemerintah menangani krisis COVID-19?
*) Sumber: Tirto
