[PORTAL-ISLAM.ID] Penolakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berdebat dengan ekonom senior DR. Rizal Ramli jadi bukti keenganan pemerintah memperbaiki krisis ekonomi di tanah air.
Direktur Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf mengurai bahwa tantangan debat dari Luhut Pandjaitan yang telah disanggupi Rizal Ramli sebenarnya bersifat konstruktif. Di mana konsep ekonomi dari pemerintah diuji langsung oleh orang yang ahli ekonomi dan berpengalaman mengatasi krisis di masa lalu.
“Pemerintah pun harus open minded jika memang banyak kelemahan dari kebijakan ekonomi selama ini," ujar Gde Siriana saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/6/2020).
Debat terbuka yang dipromotori Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), menurutnya, bisa menjadi panggung bagi Menko Luhut untuk meyakinkan rakyat bahwa kebijakan utang sudat tepat atau on the track. Termasuk memastikan bahwa pemerintah mempunyai visi dan kebijakan yang jitu dalam menangani situasi ekonomi saat ini.
Sementara di satu sisi, publik juga akan tahu solusi-solusi yang akan ditawarkan Rizal Ramli (RR) dalam memperbaiki perekonomian bangsa. Terlebih saat ini pengawasan DPR tengah minim lantaran dikuasai oleh pendukung pemerintah.
“Bukan tidak mungkin Bang Rizal Ramli punya solusi yang lebih baik dan realistis. Apalagi saat pemerintah saat ini merupakan grand coalition, sehingga check and balance di DPR tidak efektif," ungkapnya.
Oleh karena itu, Board Member of Bandung Innitiaves Network ini berkesimpulan bahwa penolakan Luhut Pandjaitan memenuhi undangan debat dari ProDEM salah total. Sebab hal ini bisa mengundang pandangan negatif di masyarakat.
"Kalau kita positif thinking tentunya undangan debat ini dipahami dalam konteks demi kepentingan negara. Jika belum apa-apa tanggapannya negatif, rakyat juga bisa berpikir negatif bahwa agenda-agenda tersembunyi dari kebijakan ekonomi selama ini dapat terbongkar dalam debat itu," demikian Gde Siriana Yusuf menutup. [RMOL]
