CATATAN TIGA ISSUE PENTING UNTUK MENHAN PRABOWO SUBIANTO DALAM MENJAGA BANDUL KESEIMBANGAN
Oleh: Darby Jusbar Salim - NKS Consult
Beberapa hal yang umumnya orang sepakat tentang sosok Prabowo, sangat cerdas, kecintaannya terhadap negeri ini luar biasa besarnya, ia pun mewakafkan dirinya bagi negeri ini tanpa reserve sejak ia dilantik menjadi perwira muda militer, sangat bersih, bersih dari berbagai hal penyimpangan - bahkan sejak lama dikenal sebagai pejabat yang sangat dermawan.
Ia sangat patuh terhadap aturan, hukum dan perundang-undangan, walau pun ia harus menanggung perlakuan ketidak adilan yang dikenakan kepadanya.
Kasus pemberhentiannya dari militer, merupakan ketidakadilan terhadap dirinya, yang ditelannya bulat-bulat. Semua ia patuhi.
Walau pun ketika itu ia sebenarnya bisa melakukan perlawanan dan ia pasti didukung oleh kekuatan pasukan elite yang ada di bawah komandonya. Tapi tak dilakukannya karena dapat menimbulkan ketidakstabilan.
Keadaan ini terus berulang, yang terakhir dia mengalami pada Pilpres yang lalu. Walau aroma kecurangan begitu sangit baunya, ia terima ketika legalitas yang berbicara. Ia tidak melakukan perlawanan walaupun hal itu sangat memungkinkan. Paling tidak separuh dari negeri ini akan berada di barisannya. Mungkin ketika itu ia bisa menang, tapi mungkin pula menang dengan berdarah-darah dan dapat menimbulkan ketidakstabilan. Hal itu yg tidak dikehendakinya.
Dasar untuk menjaga keseimbangan ini pula yang mungkin mendorongnya untuk bergabung di dalam pemerintahan.
Bukan dalam arti keseimbangan kekuatan politik akan tetapi keseimbangan dalam arti yang lebih luas.
Prabowo sangat paham keadaan negeri ini terutama sejak bergantinya kekuasaan tahun 2014.
Pemerintahan tampaknya berjalan terseok-seok termasuk dalam konteks hubungan luar negeri yang besar dampaknya terhadap kebijakan di dalam negeri. Bandul keseimbangan lebih banyak bergerak ke arah kiri, sangat terasa "China oriented". Keadaan ini mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di dalam negeri. Aspek ipolekdosbud yang langsung berkaitan dengan tegaknya kedaulatan negara.
Bagi Prabowo keadaan ini terasa sangat berpengaruh terhadap Ketahanan dan Keamanan negara. Itu sebabnya ketika mulai menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang dilakukannya adalah mengembalikan bandul keseimbangan.
Berpegang kepada Konstitusi, Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif, hal ini dimulainya dari Aspek Pertahanan.
Segera saja ia melakukan "diplomasi pertahanan" dengan cara melakukan pembicaraan dengan menteri pertahanan dari berbagai negara untuk membangun kerjasama yang mutualistis dalam hubungan mitra yang sejajar.
Seluruh negara besar yang menempati posisi strategis diajaknya untuk membangun kerjasama, Amerika Serikat, Rusia, Turki, Jerman, Perancis, Jepang, dll, juga negara-negara Timur Tengah yang berpengaruh seperti Saudi Arabia, Yordania dll. Di lingkungan negara-negara Jiran, kembali memperkuat kerjasama pertahanan antar negara serumpun di lingkungan ASEAN.
Ia pun mempertegas sikap Indonesia dalam konteks "konflik di Laut China Selatan" dengan pihak China. Memperkuat basis pertahanan di wilayah tersebut yang terus diklaim oleh China sebagai wilayah perairannya. Menempatkan beberapa kapal perang untuk menjaga wilayah perairan ZEE Indonesia. Dan hal yang baru pertama kali dilakukan adalah mempersenjatai Kapal Patroli Bakamla yang selama ini selalu dipecundangi Kapal Patroli Coast Guard China yang diperlengkapi dengan persenjataan cukup kuat. Ia juga membangun pangkalan militer yang baru dan memperkuat pangkalan yang sudah ada.
Tegas sikapnya, masalah ZEE Indonesia tidak bisa ditawar.
Dalam berupaya menjaga kedaulatan negeri ini pun Prabowo tengah memperkuat persenjataan di lingkungan TNI.
Selain memperkuat BUMN yang memproduksi Alutsista seperti PT. Pindad, PAL dan PT DI, Prabowo juga merencanakan belanja besar-besaran.
Pembelian sejumlah Jet Tempur modern, seperti SU-35 dari Rusia atau F-16 dari AS. Walau pun baru membeli 3 Kapal Selam sekelas Chang Bogo dari Korea, dimana satu diantaranya dirakit di PT. PAL dalam rangka alih teknogi, ia juga melirik kapal selam modern kelas Scorpene dari Perancis. Bukan itu saja, ia pun melirik kapal perang Fregat besar jenis siluman seperti Iver Huitfeld Class dari Swedia atau Omega dari Belanda.
Bahkan ia pun tampaknya mulai mempertimbangkan untuk membeli Kapal Induk. Agaknya ia tak sedikit pun melirik persenjataan dari China katakan lah jenis Jet Tempur J-15 yang katanya dengan teknologi persenjataan yang mutakhir.
Dengan menyebarnya wabah Covid19, ia pun mengarahkan instansi yang dipimpinnya untuk turut serta membantu menangani masalah ini. Prabowo sebagai Menhan berusaha untuk membantu memasok berbagai kebutuhan rumah sakit termasuk rumah sakit di lingkungan TNI agar dapat menangani pasien Covid19. Ia pun mendorong diproduksinya ventilator di dalam negeri yang desainnya dibuat oleh para pakar dari perguruan tinggi negeri terkemuka.
Semua tahu bahwa dalam waktu singkat Pak Prabowo sudah berbuat banyak dan kegiatannya sangat menonjol dibandingkan dengan anggota kabinet lainnya.
Namun demikian berdasarkan perkembangan Ipoleksosbud akhir-akhir ini ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian ekstra dari Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan.
(1) PERTAMA. Masalah TKA dari China yang demikian tumpah. Apalagi ke depan dimana pemerintah mengikatkan dirinya dalam proyek OBOR yang dicanangkan oleh China.
Untuk ke depan setidak-tidaknya ada 28 lokasi proyek besar senilai sekitar Rp. 1.200 Triliun yang diserahkan Menko Maritim dan Investasi (Luhut) kepada China.
Kita semua tahu pola investasi yang dilakukan oleh China - The Investor takes all - seluruh peralatan, perlengkapan dan material didatangkan dari China. Bahkan Tenaga Kerjanya pun didatangkan dari mereka. Bila hal ini berjalan, lengkap lah sudah para TKA China akan merata ke seluruh penjuru negeri ini.
Apakah hal ini tidak bersentuhan dengan masalah Pertahanan Bangsa dan Negara ini? Apakah kita tidak pernah berpikir kemungkinannya bahwa proyek proyek investasi yang tersebar merata tersebut dapat dijadikan sebagai "Kuda Troya" ...?
Strategi bangsa Yunani di abad 13 SM menaklukan Troya menggunakan "kuda Troya" bisa saja dimanfaatkan di masa modern ini dengan berbagai dalih, salah satunya melalui investasi besar-besaran yang menjebak ketika pemerintah ini tidak selektif dalam menerima masuknya investasi. Apalagi kita tahu bahwa sebahagian warga negara China adalah warga yang terlatih.
Kemenhan perlu mencermati hal ini secara seksama dan membuat kebijakan khusus mengenai masalah ini.
(2) KEDUA. Beberapa tahun belakangan ini juga merebak issue kebangkitan PKI. Hal ini muncul begitu kuatnya. Diantaranya dengab munculnya tuntutan pihak-pihak tertentu agar pemerintah meminta maaf atas kejadian G30S/PKI dimana tuntutan tsb menempatkan PKI sebagai pihak yang tidak bersalah dan kesalahan tsb ditimpakan kepada TNI khususnya TNI AD.
Padahal kita semua tahu bahwa PKI hendak mendirikan negara komunis di negeri ini sejak peristiwa Madiun 1948 - pemberontakan yg digagalkan dg cepat oleh TNI. Semua orang tahu dan sejarah mencatat bahwa PKI setidak-tidaknya sejak Indonesia merdeka telah dua kali melakukan pemberontakan.
Selain itu pula tuntutan untuk menghapus TAP MPRS No. XXV/1966 yg juga demikian deras, dan akhir akhir ini beredar kabar tentang penolakan dari anggota DPR tertentu untuk memasukan TAP MPRS ini di dalam RUU HIP, RUU yg sebenarnya tidak prioritas dan tidak perlu, di tengah lengahnya masyarakat yg tengah sibuk menghadapi wabah Covid19.
Kita semua tahu dan sepakat bahwa PKI beserta paham dan ajarannya tidak punya tempat di negara yang berdasarkan Pancasila, bila Pancasila dipegang dan dijalankan dengan benar dan konsekwen.
(3) KETIGA. Issue mengenai Papua. Pada dasarnya masalah OPM adalah masalah Separatis bukan sekedar Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata. Mereka merupakan gerakan yang terorganisasi dg baik dengan tujuan separatis. Bahkan gerakan Kemerdekaan Papua ini diakui oleh beberapa negara, terutama kalangan Melanesia serumpun. Dan mereka bukan sekedar melakukan gerakan bersenjata, akan tetapi mereka memiliki sayap politik yang terus bergerilya di luar negeri untuk mendapat pengakuan seluas-luasnya.
Pendekatan yang dilakukan selama ini tidak memberikan hasil yang cukup memuaskan, sementara korban terus berjatuhan baik dari kalangan penduduk sipil di propinsi ini mau pun dari kalangan prajurit TNI dan anggota Polri.
Perlu dipikirkan pendekatan yang lain dalam penyelesian masalah Papua dengan Pendekatan yang bersifat menyeluruh, bukan sekedar penyelesaian bersenjata akan tetapi pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk pendekatan politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat di propinsi ini. Harus ada penyelesaian yang menyeluruh menyangkut separatis Papua.
Mungkin belajar dari pola penyelesaian masalah GAM, pola ini mungkin bisa diadopsi dengan berbagai penyesuaian, termasuk penyesuaian terhadap adat dan budaya masyarakat setempat.
Masalah separatis Papua ini terlalu berlarut-larut, sehingga secara langsung berpengaruh kepada proses pembangunan yang pada akhirnya masyarakat setempat juga yang harus menanggungnya dalam ketertinggalan dan keterbelakangan terutama masyarakat di 10 Kabupaten Pegununungan Jayawijaya.
Kemenhan perlu mengambil inisiatif untuk membuat strategi penyelesaian yang bersifat menyeluruh.
Setidak-tidaknya masalah-masalah besar yang sangat penting itulah yang perlu dicermati dan ditangani. Semua dapat berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa dan negara ini, yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan.
Masalah yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap Ipolekdosbud di negeri ini.
Kita semua sepakat bahwa terganggunya Ipolekdosbud akan berpengaruh terhadap Ketahanan Nasional, dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Pertahanan untuk tetap menjaganya dengan baik, untuk tetap tegaknya Kedaulatan bangsa dan negara.
(08062020)
