[PORTAL-ISLAM.ID] Semakin terang benderang program Kartu Pra Kerja rawan dengan konflik kepentingan. Pasalnya, jejak keluarga petinggi Partai Golkar terlibat dalam salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk menjalankan pelatihan Kartu Pra Kerja.
“Sebagai bukti permulaan, tim kami berhasil menelusuri adanya hubungan kepentingan salah satu perusahaan, yaitu Bukalapak dengan pejabat tinggi Partai Golkar. Dalam akta perusahaan yang kami dapatkan, tampak ada nama Pandu Satria Sjahrir sebagai pemilik saham di PT Bukalapak,” ungkap Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Selasa 12 Mei 2020.
Bukalapak adalah satu dari delapan mitra pelatihan Kartu Pra Kerja. Mitra lainnya yaitu Ruangguru, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Pijar Mahir, Sisnaker, dan Pintaria.
Siapakah Pandu Patria Sjahrir atau yang biasa dikenal sebagai Pandu Sjahrir? Pengusaha muda ini adalah keponakan kandung dari Luhut Binsar Pandjaitan. Selain menjadi pemilik saham Bukalapak, Pandu Sjahrir juga menjabat sebagai CFO dari Toba Bara Sejahtera, grup perusahaan tambang batu bara milik Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara Luhut Binsar Pandjaitan saat ini selain menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi adalah juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Di sinilah letak konflik kepentingannya menurut Uchok.
“Jadi penanggung jawab program ini adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus Ketua Umum Golkar, sementara salah satu perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra adalah milik keponakan kandung Ketua Dewan Pembina Golkar,” beber Uchok.
Berdasarkan penelusurannya juga, kedekatan Airlangga Hartarto dan Golkar dengan Bukalapak seperti sudah terjalin dengan cukup erat sejak lama. Uchok menunjukkan sebuah kliping berita online tanggal 23 Mei 2018, di suatu acara Relawan Golkar Jokowi (Gojo) yang dihadiri Airlangga Hartarto (sebelum menjadi Menko Perekonomian) dan Presiden Jokowi yang menghadirkan juga Bukalapak, Airlangga diberitakan menyanjung-nyanjung Bukalapak di hadapan Presiden Jokowi.
Menurut Uchok, agar nanti masyarakat tidak semakin mencurigai Program Kartu Prakerja hanya menguntungkan kelompok tertentu, sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera masuk untuk melakukan audit dalam penggunaan dana pelatihan Kartu Pra Kerja yang sebesar Rp 5,6 triliun ini.
Sumber: Katta.id
