[PORTAL-ISLAM.ID] Hari ini, Senin (11/5/2020), Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mendapat panggilan kedua dari kepolisian untuk diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ketua Tim Hukum Suluh Kebenaran, Letkol CPM (P) Helvis mengungkapkan, sekitar 178 pengacara lainnya telah menyatakan kesediaan secara lisan. Surat kesediaan menjadi Tim Hukum MSD belum ditandatangani karena terhalang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Mereka tinggal di luar Jabodetabek. Ada yang di Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Karena aturan PSBB mereka belum bisa hadir untuk menandatangani surat kuasa,” kata di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2020, seperti dilansir VIVA.
Helvis mengatakan, para pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Suluh Kebenaran tersebut, secara suka rela menyediakan tenaga dan pikirannya untuk membantu MSD. Mereka menaruh simpati atas kasus yang menimpa MSD.
“Mereka (para pengacara) tidak dibayar,” ungkapnya.
Lebih lanjut menurutnya, para pengacara tersebut memiliki kesamaan pandangan atas kasus yang menimpa MSD. Mereka menilai apa yang dilakukan MSD adalah mengkritik kebijakan pejabat yang sedang berkuasa, agar mengutamakan keselamatan rakyat banyak, ketimbang mengedepankan kepentingan ekonomi.
“Kritik yang disampaikan klien kami adalah kritik atas kebijakan Pejabat Pemerintah. Bukan kepada pribadi,” ujar dia.
Dia pun mengatakan, klien nya sudah mendapat surat panggilan kedua dari pihak kepolisian untuk pemeriksaan hari Senin, 11 Mei 2020. Terkait dengan hal itu, MSD menyatakan dengan tegas akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Klien kami akan kooperatif dan akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Helvis.
Sebagai informasi, ratusan pengacara yang akan mengawal kasus MSD itu berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya yakni mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, mantan Wamenkumham Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Amir Sjamsudin, Ahmad Yani, hingga Munarman.
Luhut Dikawal 4 Pengacara
Di satu sisi, Luhut sendiri sudah menggandeng empat kuasa hukum beken untuk menggiring Said Didu ke penjara. Keempat kuasa hukum itu adalah Nelson Darwis, Malik Bawazier, Patra M Zen dan Riska Elita.
Terkait banyaknya nama yang bakal mendukung Said Didu, kubu Luhut pun angkat suara.
Menurut Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, bakal tetap melanjutkan proses hukum atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap atasannya.
“Kalau buat kita sih ini urusan hukum. Bukan urusan politik. Makanya kita bawa ke ranah hukum,” ujarnya dilansir RMOL.
Soal anggapan bahwa Menko Luhut tidak mengedepankan asas demokratis dengan melaporkan Said Didu ke ranah hukum. Jodi mengatakan masih membuka pintu maaf kepada Said Didu untuk meralat perkataannya.
“Kita membuka pintu untuk permintaan maaf. Masa masih dibilang ga demokratis,” tandasnya.
