POLITIK FIR’AUN
Fir'aun modern muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena ingin melanggengkan kekuasaan, ia gunakan segala macam cara untuk memfitnah para lawannya atau mencari pendukung dari kalangan yang paling bodoh dari dirinya.
Namun sedikit di antara kita yang mau menjadi Nabi Musa, yang berjuang untuk meluruskan dan menghentikan praktik politik kekuasaan yang busuk dan kotor dari sang durjana Fir'aun.
Mereka memilih menghindar atau diam, sekaligus memperjelas dimana level mereka sesungguhnya.
Sang Fir'aun modern tidak segan-segan mengekang atau bahkan membunuh mereka yang memiliki karakter kelelakian; berpikir jernih, konsisten dan tegas dalam bersikap, kenegarawanan dalam politik, kepahlawanan dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan.
Bahkan sengaja diciptakan konflik agar kelompok-kelompok tersebut menjadi lemah di hadapan kekuasaan sang Fir'aun. Dan akhirnya tunduk patuh dan mengikuti apapun yang menjadi kemauannya. Devide et impera adalah hal biasa bagi sang Fir'aun, bahkan menjadi keniscayaan dalam praktik politik kekuasaannya.
Membiarkan orang-orang yang bermental munafik dan lemah dalam memegang prinsip. Dengan demikian, tidak akan lahir sosok pemimpin harapan rakyat yang bisa menggantikan posisinya.
Dan, semua keputusannnya tidak dilakukan secara spontan, tapi tetap dicarikan cara agar bisa membahasakan dirinya bertindak secara konstitusional.
Sewenang-wenang (otoriter), pecah-belah (devide et impera), menindas, dan berbuat kerusakan, adalah ciri utama politik Fir’aun.
"Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 4)
Demikianlah potret politik Fir'aun dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya.
Sosok Firaun memang sudah tidak ada, tapi karakter politiknya masih terus diwarisi oleh sebagian politisi di setiap masa, Fir'aun modern.
Penulis: Prijanto Rabbani
(Direktur Centre for Strategic and Policy Studies)
