[PORTAL-ISLAM.ID] Kritikan maupun penolakan yang disampaikan Kader PDIP terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai hanya sebuah kamuflase ataupun settingan belaka.
Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi adanya kritikan yang keluar dari mulut anak buahnya Megawati Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning yang ditujukan kepada Jokowi.
Saiful, mengatakan bahwa ia tidak kaget mendengar kritikan yang datang dari PDIP terhadap petugas partainya yang menjadi Presiden.
"Ini sudah lama terdengar. Banyak spekulasi yang menyatakan demikian. Terkait BPJS dan Perppu Corona banyak juga kader PDIP yang tidak sejalan. Tapi kan pada akhirnya ada tangan Megawati sebagai pengambil keputusan akhir," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5/2020).
Saiful pun semakin meyakini keretakan partai koalisi Jokowi akan mulai retak pada tahun ke empat pemerintahan Jokowi.
"Memang keretakan antar partai koalisi saya perkirakan akan mulai retak di tahun keempat pemerintahan Jokowi. Untuk apa mendukung Jokowi karena ia tidak mungkin bisa dimajukan lagi sebagai Presiden. Tentu parpol akan berfikir taktis untuk mendukung calon yang bisa dijual di Pilpres 2024," jelas Saiful.
Sehingga, Saiful pun melihat adanya agenda settingan politik dari kader PDIP yang kerap kali semakin menunjukkan penolakan atas kebijakan Jokowi
"Tapi saya melihat langkah yang diambil kader PDIP terkait penolakan kenaikan BPJS, bisa saja sebuah kamuflase saja, buktinya ada sebagian kader PDIP yang tidak setuju Perppu Corona tapi akhirnya diam seribu bahasa (akhirnya disahkan di Paripuran DPR -red). Bisa jadi ini sebuah settingan, namun tidak menutup kemungkinan ini merupakan simbol keretakan Istana dengan Imam Bonjol," kata Saiful.
Dengan demikian, Saiful meminta agar kader PDIP benar-benar menunjukkan pro terhadap wong cilik dan tidak hanya koar-koar di media.
"Kalau memang pro rakyat buktikan dong, dengan minimal mengajukan interpelasi. Jangan hanya koar-koar di media. Anda punya hak kok yang dilindungi UU. Ini pada akhirnya ada ditangan Megawati bagaimana langkah yang akan diambilnya. Tentu kader yang kontra sekalipun akan mampu diredam oleh Megawati," pungkas Saiful. [RMOL]
