Tulisan menarik Dahlan Iskan di disway hari ini (27/5/2020) menyoroti tentang perkembangan Komunisme di China.....
***
Begitu banyak perkembangan penting hari ini.
Di Beijing --hari ini juga-- sidang pleno DPR ditutup dengan sejarah: lahirnya dua undang-undang penting. Yang satu adalah UU pengaturan masyarakat sipil --yang sudah tertunda puluhan tahun. Satunya lagi UU keamanan Hongkong --yang menyebabkan demo besar-besaran di pulau itu sejak tiga hari lalu.
Sidang pleno tahunan DPR di Beijing itu mestinya sudah berlangsung dua bulan lalu. Covid-19 membuatnya tertunda minggu ini.
Agendanya tetap: mengesankan dua UU tadi --yang dua-duanya sangat mendasar.
Dalam UU Sipil itu diatur soal kepemilikan tanah, rumah, soal waris, hak-hak pribadi, perjanjian kontrak, soal cerai, dan soal gugatan pribadi.
Itu sangat menarik --justru karena Tiongkok adalah negara komunis. Ternyata mereka lagi menyiapkan diri untuk menjadi negara komunis yang modern --yang kita belum tahu akan seperti apa.
Saya tentu akan terus mencari tahu. Juga akan mengkajinya. Apa saja perubahan di sana nanti setelah UU Sipil tersebut disahkan. Kalau saja tidak ada Covid-19 hampir pasti saya sudah di sana.
Yang jelas saat ini Tiongkok sudah sama sekali tidak berpegang pada Das Kapital-nya Karl Marx --kitab sucinya orang komunis yang ditulis oleh pendiri komunisme itu.
Komunisme itu awalnya hanya bertumpu pada satu kaki: buruh. Yang harus berjuang melawan majikan. Proletar melawan borjuis.
Ketika sampai ke Tiongkok, komunisme harus direvisi. Tidak banyak buruh pabrik di Tiongkok. Yang lebih banyak: petani. Yang tidak kalah miskinnya dengan buruh.
Maka komunis Tiongkok bertumpu pada dua kaki: buruh dan tani. Seperti yang kemudian diikuti oleh Partai Komunis Indonesia --almarhum.
Tapi 30 tahun menganut komunisme membuat rakyat di Tiongkok tetap sengsara. Sampailah pada era kepemimpinan Deng Xiaoping, 1975. Tahun lalu saya sempat ke museum kesengsaraan Deng Xiaoping di Nanchang. Saya juga sudah ke kampung kelahirannya di pedalaman Sichuan --antara kota Chengdu dan Chongqing.
Deng Xiaoping-lah yang membawa komunisme ke arah pragmatisme. Sejak tahun 1980-an itu praktis berakhirlah era komunisme lama.
Saya beruntung menyaksikan sendiri perubahan era itu di Tiongkok. Banyak kali saya ke sana di era 1980-an itu. Yakni ketika Tiongkok masih jauh lebih miskin dari Indonesia.
Di era Deng Xiaoping inilah unsur pengusaha diterima dalam sistem komunisme. Aneh bin ajaib. Komunisme didirikan untuk melawan pengusaha. Tapi di Tiongkok pengusaha dimasukkan dalam soko guru komunisme.
Maka di zaman Jiang Zemin --pengganti Deng Xiaoping-- resmilah: komunisme dua kaki diubah. Menjadi komunisme tiga kaki. Dari hanya buruh dan tani menjadi: buruh, tani, dan pengusaha.
Sepuluh tahun kemudian, di era Hu Jintao --pengganti Jiang Zemin-- kaki tiga itu ditambah menjadi empat: buruh, tani, pengusaha, dan ilmuwan.
Para ilmuwan bidang ideologi dan politik mestinya bingung: bisakah komunisme berkaki empat seperti itu masih disebut komunis?
Ataukah sudah harus ditemukan kategori baru? Apapun namanya --asal bukan komunisme?
Memang masih ada beberapa patung Karl Marx saya temukan di sana. Misalnya di salah satu lobby hotel di kota Hangzhou. Tapi ajarannya sudah disesatkan jauh sekali.
Boleh dikata Tiongkok itu, di jalan komunisme itu, tersesat di jalan yang benar --kalau tujuannya memakmurkan rakyat.
Xi Jinping --pengganti Hu Jintao-- dengan melahirkan UU Sipil hari ini-- seperti akan membawa Tiongkok ke era yang berikutnya lagi.
Termasuk soal Hongkong dan Taiwan. Yang tidak akan dibiarkan lagi terus rusuh seperti sepanjang tahun lalu.
Intinya, hari ini, akan disahkan UU baru: untuk mencegah gerakan separatis, campur tangan asing, dan subversi.
Dalam hal Hongkong dan Taiwan Tiongkok kelihatannya tidak memberi toleransi lagi. Biar pun Amerika dan Barat akan menentangnya.
Hongkong pasti ribut lagi.
Taiwan menyusul pula.
(By Dahlan Iskan)
*Sumber: Disway
