[PORTAL-ISLAM.ID] Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan pemerintahan Jokowi patut diwaspadai karena cenderung membungkam lawan politiknya. Secara blak-blakan, ia mengungkap kebijakan buruk di era pemerintahan Jokowi.
Menurut Refly, banyak kritik masyarakat yang justru dibungkam melalui banyak hal. Bahkan, ia menyebut banyak pengkritik yang diserang balik oleh pemerintah.
Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Ahad 10 Mei 2020.
“Yang menjadi persoalan itu adalah kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang koruptif, kebijakan yang ditunggangi oleh free riders, kebijakan yang ditunggangi oleh penumpang gelap,” ucap Refly.
Refly mengatakan, para pengkritik kini bahkan terancam akan dikriminalisasi jika terus nekat meyampaikan kritikan.
“Ini biasanya tidak hanya kebijakannya itu buruk, tapi siapa yang mengiritik kebijakan tersebut malah akan dihantam balik,” terang Refly. "Bahkan bisa dikriminalisasi.”
Terkait hal itu, Refly lantas kembali mengungkit revisi undang-undang KPK, 2019 lalu. Menurut dia, tak ada satupun pakar setuju dengan kebijakan yang disebutnya buruk itu.
“Saya contohkan kebijakan yang buruk itu misalnya kebijakan revisi undang-undang KPK,” ujar Refly. “Tidak ada pakar hukum yang mengatakan revisi undang-undang KPK itu tidak memerlemah KPK dan pemberantasan korupsi.”
Lebih lanjut, Refly membeberkan sejumlah risiko yang menghadang para aktivis saat menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah. Secara blak-blakan, ia menyebut banyak aktivis yang kini beralih menjadi bagian dari pemerintahan.
“Tapi kita tahu semakin kita menyerang maka semakin kita akan diserang,” ucap Refly.
“Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan menurut saya adalah aktivis-aktivis society, aktivis-aktivis pro demokrasi dan anti-korupsi yang dulu sangat keras meneriakkan perjuangan anti-korupsi. Justru menjadi bagian dari mereka yang justru ingin membungkam pengkritik,” sambungnya.
Lantas, Refly mengungkap persoalan besar yang melanda demokrasi di Indonesia. Ia menilai, banyak penguasa di negeri ini yang justru melawan akal sehat rakyat saat mengkritik pemerintah.
“Coba bayangkan, saya pernah nge-Tweet ‘Kekuasaan kadang-kadang membunuh rasionalitas orang, membunuh akal sehat seseorang. Justru akal sehat yang dia bunuh adalah yang dia perjuangkan ketika dia tidak berkuasa’. Nah ini yang menjadi persoalan yang menurut saya luar biasa di dalam demokrasi di Indonesia.”
Selain membahas KPK, pada kesempatan itu Refly Harun juga menyinggung soal konflik mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Diketahui, sebelumnya Said Didu dilaporkan ke polisi karena dinilai mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong soal Menko maritim dan investasi itu.
“Karena tidak hanya mengatakan ‘Si X ini pikirannya cuma uang dan uang’,” jelas Refly. Seperti kita tahu dalam kasus Said Didu melawan LBP.”
Ia mengaku sampai disebut warganet mengritik pemerintah karena merasa sakit hati. Tak hanya itu, menurut Refly ada sejumlah makian kasar yang diterimanya dari warganet.
“Tapi pernyataan yang kita baca lebih dari itu, mulai dari yang sedikit ringan ‘Ini barisan sakit hati’ sampai dibilang pelacur politik, dibilang monyet. Sampai makian-makian yang sangat kasar,” sambungnya.
Karena itu, Refly mengaku tak mau menggubris makian itu. Menurut dia, menyampaikan kritik terhadap pemerintah menjadi tujuan utamanya kini.
“Cuekin saja, saya tidak gubris. Yang penting adalah kita sudah menyampaikan kritik kita,” tandasnya.
Sumber: Tribunnews
