[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo terus didesak untuk menghentikan mimpi memindahkan ibukota dan mengalihkan anggaran tersebu untuk menangani pandemik virus corona atau Covid-19.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mendesak Presiden Jokowi untuk segera menghentikan semua rencana yang tidak penting dibanding keselamatan rakyatnya.
"Presiden segera hentikan semua rencana yang tidak mendesak melebihi keselamatan warga negara, semisal agenda Ibukota baru, infrastruktur, dan terlebih utang," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/4/2020).
Karena kata Dedi, Indonesia tidak akan runtuh meskipun tidak ada ibukota baru. Namun sebaliknya, Indonesia akan runtuh jika rakyat menjadi korban atas mimpi yang dipaksakan.
"Fokus pada rakyat yang dirundung wabah, negara ini tanpa ibukota baru tidak akan runtuh, jadikan manusia Indonesia yang utama," tegas Dedi.
Dengan demikian, Dedi meminta agar Presiden Jokowi untuk menghentikan pergerakan manusia dengan cara Karantina wilayah di wilayah yang terdampak paling parah atas Covid-19.
"Selama Presiden bersikukuh atasi wabah tanpa menghentikan pergerakan manusia, maka rumah sakit akan terus kedatangan masyarakat terjangkit, dan kesulitan penanganan akan terus berlanjut hingga wabah ini hilang dengan sendirinya, bukan karena upaya negara," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tetap ngotot memastikan persiapan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur terus berjalan di tengah sentimen pandemi virus corona. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Luhut, Jodi Mahardi.
"Saat ini pemindahan ibu kota masih on track. Kami dan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan investor dan mitra join venture untuk pemindahan ibu kota," ujar Jodi dalam rekaman video yang diterima wartawan, Rabu, 25 Maret 2020, seperti dilansir Tempo.
Jodi mengatakan sejumlah kementerian terus menggodok opsi-opsi terkait pembangunan ibu kota baru bersama dewan penasihat. Seumpama telah matang, opsi itu akan diputuskan secara bersama-sama.
Senada dengan Jodi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga pada pekan lalu juga mengatakan bahwa saat ini kementeriannya terus menyipakan pemindahan ibu kota di tengah pandemi corona. Persiapan itu meliputi penyusunan desain urban yang ditargetkan tuntas pada medio tahun 2020.
"Kami masih terus jalan (dalam menyusun urban desain). Mudah-mudahan terus sesuai jadwal," katanya, pekan lalu.
Di samping perancangan konsep, pemerintah sedang menyiapkan terbentuknya Badan Otorita Ibu Kota Baru. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada bulan lalu menyatakan telah mengantongi empat nama sebagai calon kepala badan.
Keempat calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru adalah Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tumiyono. Menurut Jokowi, Kepala Badan Otorita Ibu Kota itu akan mengurus segala kebutuhan pemindahan ibu kota, mulai perizinan hingga investasi.
